Wacana Jokowi Tiga Periode, Aktivis 98: Ada Agenda Terselubung Oligarki
Mediaumat.news – Wacana Jokowi jadi presiden tiga periode dinilai Aktivis 98 Agung Wisnuwardana sebagai agenda terselubung para oligarki. “Ada dugaan wacana presiden tiga periode merupakan agenda terselubung oligarki untuk mengamankan proyek neoliberalisme di negeri ini,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Sabtu (27/3/2021).
Agung menilai dengan wacana Jokowi tiga periode, maka UU Omnibus Law yang memberikan karpet merah pada oligarki dapat jaminan untuk terus dilaksanakan. “Dengan Jokowi 3 periode, maka proyek-proyek infrastuktur untuk kepentingan para oligarki juga dapat terus berlangsung,” ujarnya.
Menurutnya, peluang amandemen UUD 1945 untuk jabatan presiden 3 periode cukup besar karena sebagian besar parpol dalam parlemen telah berkoalisi dengan rezim kekuasaan. “Dari sini kita juga sadar bahwa ternyata UUD 1945 bukan harga mati. Tetapi harga yang bisa dinego demi kepentingan para oligarki,” tegasnya.
Ia melihat wacana jabatan presiden tiga periode ini berawal dari lembaga survei Indo Barometer yang melontarkan opini Jokowi tiga periode dan mendorong amandemen UUD 1945. “Wacana jabatan presiden tiga periode kembali ramai di jagat opini negeri ini. Tak tanggung-tanggung lembaga survei Indo Barometer, yang rahasia umum dekat dengan kekuasaan, melontarkan opini Jokowi-Prabowo 2024. Makna gamblangnya, ya Jokowi tiga periode dan dorong amandemen UUD 1945,” ungkapnya.
Menurut Agung, meskipun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulangan mengatakan Jokowi tak berminat tiga periode, namun jika banyak pihak yang mendorong untuk kembali maju dalam pemilihan presiden, keputusan akan diserahkan kembali kepada MPR. “Ambigu!” tegasnya.
Agung juga mengkritisi pernyataan Fadjroel Rahman (jubir presiden) yang menyampaikan bahwa Jokowi tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945. “Maknanya kalau konstitusinya berubah, tetap tegak lurus dong. Kalau jabatan presiden bisa 3 periode berarti mau dong maju lagi,” tandasnya.
Ia mengingatkan kepada rezim bahwa jabatan adalah amanah. “Ingatlah wahai rezim penguasa, jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Amanah untuk melayani dan mengurus rakyat bukan melayani oligarki. Jangan mengkhianati rakyat! Tidaklah seorang hamba yang Allah minta dia mengurus rakyat, dia mati pada hari dia menipu (mengkhianati) rakyatnya kecuali Allah haramkan baginya surga)” pungkasnya. [] Achmad Mu’it
