TEFI: Pemerintah Sedang Menjalankan Amanah Kapitalisme
Mediaumat.info – Direktur The Economics Future Institute (TEFI) Dr. Yuana Tri Utomo menilai pemerintah sedang menjalankan amanah kapitalisme, dalam pemenuhan jaminan sosial.
“Artinya, pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) sebetulnya sedang menjalankan amanah kapitalisme, dalam hal jaminan sosial,” ucapnya dalam acara Kabar Petang: Program 3 Juta Rumah, Tanahe Sopo? Cicilane Piro? di kanal YouTube Khilafah News, Rabu (15/1/2025).
Jelas Yuana, barometer dalam sistem kapitalisme adalah asas manfaat semata. Misalnya, semua infrastruktur, semua interaksi, semua pembangunan itu diukur dengan material saja. “Menguntungkan atau tidak menguntungkan dengan kacamata bisnis,” bebernya.
Menurut Yuana, pemenuhan jaminan sosial dengan menyediakan 1 juta rumah hunian, ibarat CSR (corporate social responsibility) seperti di perusahaan. Jadi, ujung-ujungnya kembali ke pemilik modal juga, seperti adanya subsidi dan intensif finansial. Misalnya, dengan kredit pemilikan rumah bersubsidi, akhinya riba juga, atau dp rumah 0 persen realitasnya juga terganjal kepentingan politik.
“Kan tidak ada makan siang gratis,” cetusnya.
Kemudian serba transaksional, menurut Yuana, andaikan pemerintah itu serius mengurusi kebutuhan rakyatnya, harusnya harga tanah dan konstruksi itu tidak mahal. Sehingga, program rumah gratis itu sangat mungkin diselenggarakan.
“Kan beberapa kali Prabowo mengatakan, saya berpihak kepada rakyat dan itu berulang-ulang,” tandasnya.
Ia menuturkan, kata Menteri PKP Maruarar Sirait, program 1 juta rumah hunian ini, akan memakai lahan yang dimiliki lembaga dan kementrian. Di antaranya, seperti lahan dari aset perusahaan-perusahaan BUMN, hingga Drijen Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan, yang berlokasi di wilayah sekitaran Senayan hingga Kalibata dekat stasiun.
“Artinya, program 1 juta rumah hunian ini diperuntukkan bagi siapa gitu, logisnya untuk ASN, PNS, bukan untuk semua masyarakat menengah ke bawah secara umum,” kritiknya.
Dalam kesempatan tersebut, Yuana, mengingatkan, bahwa selama ini sistem pembangunan di negeri ini, mengadopsi sistem Kapitalisme. Sehingga proyek-proyek itu dibisniskan. Jadi, bisnis berkedok pembangunan.[] Novita Ratnasari
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
