Sebagai Partai Islam, PPP Wajib Perjuangkan Syariat Islam
Mediaumat.news – Menanggapi terpilihnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara aklamasi dalam Muktamar IX PPP 2020 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/12/2020), Praktisi Hukum Ahmad Khozinudin menilai sebagai partai Islam, PPP seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan syariat Islam.
“PPP telah mendeklarasikan diri sebagai partai Islam tentu sudah menjadi kewajiban bagi PPP untuk secara terbuka memperjuangkan syariat Islam agar menjadi norma yang mengatur bangsa dan negara dan agar segenap rakyat ini diatur di bawah naungan hukum Allah SWT,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Senin (21/12/2020).
Menurutnya, PPP semestinya harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hukum Allah SWT. “Tentu saja PPP harus memutus hubungan dengan seluruh partai yang nyata-nyata menentang penegakan syariat Islam karena umat akan melihat ambigu sikap politik PPP jika di satu sisi menjual narasi Islam, memperjuangkan syariat Islam, tetapi pada sisi yang lain justru berkompromi bahkan berkoalisi dengan partai sekuler yang jelas-jelas nyata membenci Islam dengan menghalangi dakwah perjuangan Islam,” ujarnya.
Terkait pesan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam penutupan Muktamar PPP IX, Ahad (20/12) yang meminta agar kader partai berlogo ka’bah itu dapat menjadi penggerak pencegahan penularan Covid-19, Ahmad Khozinudin mengatakan sebagai Wapres dan juga seorang ulama KH Ma’ruf Amin semestinya menyampaikan pesan-pesan ketakwaan dan pesan-pesan ilahiah dengan harapan agar PPP dapat terikat dengan syariat Islam dengan hukum syara.
“Karena bagaimanapun PPP adalah partai Islam yang menggunakan simbol Islam dan selalu menyampaikan narasi Islam sebagai sarana untuk mengikat konstituen dalam perjuangannya,” bebernya.
Adapun soal pandemi, ia berharap pada Wapres tentunya juga selain menghimbau Wapres memberikan teladan dalam hal bernegara. Kapasitasnya sebagai wakil kepala negara untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh negara sehingga perlu didukung oleh parpol Islam.
“Dalam hal ini juga perlu disampaikan bagaimana langkah konsistensi negara dalam menjalankan program yang konsisten untuk menanggulangi pandemi bukan malah dijadikan ajang korupsi sebagaimana kita ketahui dana bantuan sosial dikorupsi oleh Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial ketika itu,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
