Rizal Ramli: Sejak Jokowi Berkuasa Tidak Ada Lagi Reformasi

Mediaumat.id – Tokoh pergerakan mahasiswa Indonesia era 1978 Dr. Rizal Ramli menyatakan, sejak Jokowi berkuasa tidak ada lagi reformasi.

“Begitu Jokowi berkuasa 2014 tidak ada lagi reformasi yang ada deformasi,” ungkapnya di Ngobrol dengan Rizal Ramli dan Anton Permana, Sabtu (3/6/2023) melalui kanal YouTube Official Channel Edy Mulyadi.

Deformasi itu, yang sudah bagus dirusak, demokrasi menurun, UU KPK dilemahkan. “Bahkan tahun lalu disepakati UU KUHP yang baru, di mana kalau rakyat mengkritik wali kota, bupati, anggota DPR bisa dipenjara,” imbuhnya.

Ia menilai, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di era Jokowi dan para pejabat di bawahnya lebih brutal dibandingkan zaman Orde Baru.

“Sebagai contoh Tommy Soeharto bisnis setelah Soeharto berkuasa lima belas tahun. Sementara Kaesang, Jokowi baru berkuasa enam atau tujuh tahun perusahaan Kaesang sudah enam puluh, investasi ratusan miliar,” terangnya.

Selain membentuk dinasti bisnis, lanjutnya, Jokowi juga membentuk dinasti politik. “Jokowi tidak memahami sejarah Indonesia. Para raja berkorban agar Indonesia jadi republik, dia malah mau mengembalikan Indonesia menjadi kerajaan keluarga Jokowi,” sesalnya.

Belum lagi masalah ekonomi. Rizal mengatakan enam puluh persen rakyat Indonesia hidup susah. “Ini waktunya perubahan,” tandasnya.

Sistemis

Rizal menilai masalah KKN yang terjadi saat ini sudah sistemis. Wali kota, bupati, gubernur, angggota DPR saat mencalonkan diri dibiayai oleh para cukong, sehingga saat terpilih harus melayani kepentingan cukong sebagai balas budi sudah dibiayai.

“Yang terjadi dalam sistem demokrasi kriminal ini anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, manut sama cukongnya. Mereka tidak bekerja untuk rakyat. Mereka hanya pidato saja pro rakyat, tapi praktiknya apa yang dimaui cukong,” kritiknya.

Ia membeberkan, 186 wali kota, bupati di penjara gara-gara KKN ini. Dua puluh dua dari tiga puluh empat gubernur masuk penjara juga gara-gara KKN ini. “Jadi ini jelas bukan kasuistik tapi sistemik,” tegasnya.

Rizal menyebut, naif buat orang-orang yang masih sibuk mau jadi panitia pendukung tim hore capres ini, capres itu, tidak memahami realitas politik.

Ia berharap, generasi milenial hari ini bisa mengubah Indonesia. “Mereka cerdas, mampu mengoordinasi tujuh puluh kota untuk bergerak bersama melawan Undang-Undang KPK. Waktu melawan Undang-Undang Omnibuslaw bisa demo bersamaan di delapan puluh lima kota dengan koordinasi mereka,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun