Menkominfo Terseret Kasus Korupsi, Pengamat Sebut Tanggung Jawab Presiden
Mediaumat.id – Kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp8,32 triliun, yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, harusnya menjadi tanggung jawab presiden. “Kejadian ini harusnya menjadi tanggung jawab presiden,” ujar Direktur Siyasah Institute Iwan Januar kepada Mediaumat.id, Jumat (19/5/2023).
Sebab, menurut Iwan, layaknya dalam sebuah pasukan, presiden adalah pemimpinnya. Terlebih sebagaimana diketahui bersama, presiden juga pernah menyatakan bahwa tak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden.
“Yang pertama, ini perlu saya ulang bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden-wakil presiden. Jadi tolong dicatat,” demikian kata Jokowi, di tengah Sidang Kabinet Paripurna Pertama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019 silam.
Pun berkenaan dengan kerja tim, Iwan mengungkapkan, Jokowi juga mengatakan kerja kabinet adalah kerja tim, bukan menteri per menteri.
Artinya, yang paling bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi yang menyeret para menteri dalam hal ini Menkominfo misalnya, seharusnya dipikul bersama kabinet, terutama oleh presiden.
“Sekarang, dengan lima menteri terbelit kasus korupsi, apa pertanggungjawaban presiden selain penangkapan para menterinya?” kata Iwan melontarkan kekecewaan.
Karenanya, ia pun menyinggung langkah mundur presiden Vietnam ketika mengetahui bawahannya terlibat kasus korupsi setara dengan Rp2,6 triliun pada Selasa 17 Januari 2023 lalu. “Presiden Vietnam baru saja mundur dari jabatannya setelah sejumlah menterinya terlibat skandal korupsi,” tambahnya.
Tetapi dikarenakan sikap demikian memang bukan tradisi di negeri ini, tidak ada pejabat negara yang melakukan itu. “Jangankan seperti itu, pejabat yang sudah jelas salah saja banyak yang tidak mau mundur,” sambungnya.
Miskin Moral Kekuasaan
Baru-baru ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS.
Kasus korupsi yang terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 ini, menurut Iwan, telah menunjukkan kebobrokan kabinet.
Iwan juga menyebut, kondisi demikian menandakan negeri ini miskin tanggung jawab moral dari para penyelenggara negara. “Ini tanda Indonesia miskin tanggung jawab moral kekuasaan,” sebutnya.
Betapa tidak, kata Iwan, sudah lima menteri era Jokowi yang terseret kasus maling uang negara. Jhonny G Plate adalah menteri kelima dalam kabinet Jokowi yang tersandung kasus korupsi, yang sama-sama dari kader parpol.
Pun, menurutnya, mental koruptif seperti ini adalah buah risiko dari ‘bagi-bagi kue’ dalam pemerintahan. Artinya, jabatan kementerian yang seharusnya diisi kaum profesional, tetapi faktanya dijadikan sebagai politik balas budi dengan menempatkan mitra koalisi.
Tak ayal, ia pun menyebut, bagi-bagi kekuasaan semacam ini termasuk bentuk pengingkaran Jokowi terhadap ucapannya sendiri yang juga pernah menyampaikan kalau kabinet yang ia susun tak bakalan bagi-bagi kekuasaan. “Harusnya presiden malu dan mengakui ketidakkonsistenannya,” pungkasnya.[] Zainul Krian
