Yusril: Kalau Enggak Bisa Buktikan, Pemerintah Minta Maaf, HTI Dihidupkan Lagi…
Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah sebagai tergugat sebaiknya meminta maaf sekaligus merehabilitasi HTI.
Pasalnya, selama sidang gugatan HTI terhadap Kementerian Hukum dan HAM atas pencabutan status badan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN), tergugat tidak dapat membuktikan HTI adalah organisasi anti-Pancasila.
“Kalau enggak bisa membuktikan, pemerintah minta maaf saja kepada rakyat dan umat Islam bahwa pemerintah telah melakukan suatu kesalahan. Pencabutan izinnya dicabut, kemudian (HTI) direhabilitasi. HTI dihidupkan lagi,” ujar Yusril di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2018).
Yusril menjelaskan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah dasar pencabutan status badan hukum HTI terbit pada 10 Juli 2017.
Di dalam Perppu itu, disebutkan bahwa ajaran yang tidak boleh disebarluaskan adalah paham atheisme, komunisme, marxisme, leninisme serta paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.
Sembilan hari setelah Perppu itu terbit, tepatnya 19 Juli 2017, Kemenkumham mencabut status badan hukum HTI. Praktis, pemerintah membubarkan HTI secara resmi.
Karena hukum tidak bisa berlaku surut, maka pemerintah seharusnya mendasarkan pencabutan status badan hukum HTI kepada pelanggaran yang dilakukan HTI selama sembilan hari itu.
Yusril menyebutkan, pemerintah tak akan mungkin bisa membuktikannya.
“Lihat jaraknya, antara Perppu itu terbit 10 Juli, HTI dibubarkan 19 Juli. Bisa enggak dalam 9 hari itu pemerintah membuktikan dalam sidang pengadilan itu bahwa HTI itu menganut, menyebarkan, mengajarkan, menyebarluaskan, paham yang bertentangan dengan Pancasila? Sejauh ini tidak,” ujar Yusril.
Oleh sebab itu, Yusril yakin HTI akan memenangkan persidangan akhir.
Diberitakan, PTUN, Kamis pagi, menggelar sidang lanjutan gugatan HTI atas langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya.
Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dua saksi fakta yang dihadirkan oleh HTI sebagai penggugat, yakni Ketua DPP HTI Farid Wajni dan anggota HTI Abdul Fanani.
Saksi ditanyai kuasa hukum penggugat dan tergugat bergantian. Materi pertanyaan yang dilontarkan kuasa hukum penggugat, antara lain soal bentuk dakwah HTI, konsep khilafah yang diusung HTI dan soal apakah tujuan HTI membubarkan NKRI atau tidak.
Sementara itu, materi pertanyaan kuasa hukum tergugat, antara lain pemahaman saksi terhadap materi gugatan dan seluk beluk organisasi HTI.[]
Sumber: Kompas.com
