Xi Jinping Klaim Cina Negara Damai dan Bersumpah Bantu Dunia, IMuNe: Retorika Berbisa
Mediaumat.news – Pernyataan Presiden Cina Xi Jinping, di sela pidatonya dalam sidang umum PBB (21/9), yang menyebut negeri Tirai Bambu adalah negara damai serta berniat turut menjaga perdamaian dalam hubungan internasional, dinilai Direktur Institute Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara sebagai retorika berbisa.
“Pidato Xi Jinping ini tak lebih merupakan retorika berbisa seorang pemimpin negara merespons ancaman aliansi nuklir Barat yang menghadangnya dalam isu Laut Cina Selatan,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Ahad (26/9/2021).
Istilah negara damai yang diucap Xi, lanjut Fika, sesungguhnya tidak berbeda sebagaimana lumrahnya bahasa diplomasi yang sering mengandung kata-kata bersayap dalam konteks politik yang tinggi.
Bahkan selain beracun, diplomasi seperti itu juga sering dipraktikkan oleh negara-negara kolonial yang pandai bersilat lidah dan mencari muka di panggung dunia. “Yang faktanya, jauh dari makna sebenarnya di lapangan,” tandasnya.
Malah, lanjutnya, slogan perdamaian dunia sering dipakai untuk mengamankan kepentingan hegemoni global. Seperti halnya Amerika Serikat yang saat ini kerap bertindak bak polisi dunia menjaga perdamaian, tetapi faktanya tak berbeda dengan pembantai yang menjajah dunia Islam.
Sedangkan dalam konteks Cina, tambahnya, istilah perdamaian memang diperlukan untuk kepentingan bisnis dan perdagangan yang memang membutuhkan stabilitas agar investasinya aman.
Tak heran jika di balik klaim tersebut, justru terpampang penindasan atas umat Islam di Uighur, Xinjiang, termasuk juga agenda jalur sutra dengan penawaran proyek-proyek infrastruktur yang Fika sebut, sebagai bentuk penghisapan darah atas negeri, semisal, Srilanka dan Pakistan lewat jeratan utang ribawinya.
Karena itu, Fika kembali menegaskan, Xi Jinping yang mengklaim Cina sebagai negara damai dan tidak akan pernah menyerang atau pun menggertak negara lain termasuk mencari hegemoni, hanyalah sebatas pengakuan.
“Faktanya Cina terus meningkatkan anggaran militernya dan meng-upgrade operasi militernya di Laut Cina Selatan yang jelas mengancam negara-negara pengklaim batas maritim di sana termasuk negeri Muslim Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia,” pungkasnya.[] Zainul Krian
