Oleh: Umar Syarifudin (pengamat politik Internasional)

Kenaikan tarif listrik, turunnya daya beli adalah sekelumit ujian bagi rakyat, dan sebagiannya dalam atmosfer kekecewaan. Berbagai keluhan ekonomi, kesenjangan pendapatan dan kekayaan, tensi politik yang meninggi, pengangguran, demonstrasi dan aksi langsung tolak Perppu No 2 Tahun 2017 menunjukkan kesadaran masyarakat atas kebijakan pemerintah yang dianggap keliru.

Kondisi ekonomi nasional kita adalah penampakan dari kondisi yang tidak sehat. Beragam persoalan membelit bangsa, seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan banyak lagi. Manifestasinya dapat diketahui dari banyaknya produk perundangan dan kebijakan yang jauh dari rasa keadilan. Misalnya terkait undang-undang di bidang energi dan sumberdaya alam, membuka peluang eksploitasi oleh pihak asing. Begitu pula kebijakan menaikkan TDL yang memberatkan rakyat banyak.

Sistem ekonomi liberal itu gagal menjadikan negeri ini lebih baik dan sejahtera. Sistem ekonomi liberal menjadi salah satu sumber masalah di negeri ini. Biaya politik demokrasi yang amat mahal terbukti menjadi pemicu utama maraknya korupsi. Demokrasi yang dipropagandakan “dari, oleh, dan untuk rakyat” pada praktiknya berkolaborasi dengan kepentingan para pemilik modal dan korporasi. Berbagai undang-undang liberal yang dihasilkan justru menyengsarakan rakyat. Bahkan demokrasi juga menjadi pintu masuk bagi negara-negara penjajah untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Kegagalan kapitalisme dalam memecahkan masalah publik terlalu jelas dan tidak ada solusi yang permanen.

Riba yang dijadikan dasar utama dalam transaksi dan utang piutang adalah perusak yang membebani negara debitur (penghutang). Selain itu, negara debitur yang menerbitkan obligasi Treasury (Treasury bond) untuk meminjam uang riba harus menjamin obligasi ini, sehingga ia membayar jumlah uang yang besar lainnya untuk asuransi. Akibatnya, beban negara debitur semakin meningkatkan, dan itu tidak menyelamatkannya sama sekali, melainkan tetap menderita defisit dalam anggaran dan kemampuan untuk membayar utang, sehingga ia tetap berada dalam kendali negara kreditur. Sementara rakyatnya tetap hidup dalam kesempitan dan kesulitan sebagai akibat kebijakan-kebijakan liberal terhadapnya.

Jika Anda mengaitkan hal di atas dengan penerapan Kapitalisme, maka terlihat bahwa hal ini dibangun di atas kebebasan, yakni kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), yang merupakan hal yang utama dari kebebasan-kebebasan yang lain. Krisis multidimensi membuktikan, sekali lagi, bahwa kapitalisme adalah ideologi yang rusak, sistem ekonomi yang gagal, solusinya berbahaya dan hasilnya menyebabkan kerusakan, ia tidak mampu mengobati penyakit, yang dilakukannya hanya meredamnya, sehingga berbagai masalah akan tetap terjadi, dan penyakit akan menjadi kronis.

Krisis ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara yang menganut kapitalis menunjukkan kelemahan sistem kapitalis dan ekonomi pasar bebas dan kebutuhan yang mendesak dari sebuah alternatif yang menempatkan kehidupan manusia dalam garis kemuliaan.

Akhirnya bicara solusi, sebagai muslim, sistem yang diambil haruslah sistem yang holistik atau komprehensif. Maka dari itu, harus ada pemikiran yang mampu menerangi dan membalikan kondisi saat ini, karena jika kita tidak melakukannya maka kita akan semakin jauh terperosok dalam kekacauan ekonomi ini.

Ketika Anda bertanya kapan keruntuhan atas kegagalan utama  kapitalisme? Ini adalah hal yang sulit diprediksi. Namun, kita dapat melihat kepastian akan keruntuhannya. Bicara keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi liberal-kapitalistik adalah ilusi. Sistem ini hanya menjamin kesejahteraan bagi orang-orang yang ada dalam oligarki kekuasaan. Rakyat hanya jadi sapi perah dengan kebijakan-kebijakan yang memberatkan. Solusi final problem ini hanya dengan tegaknya sistem ekonomi Islam. Penerapan sistem ekonomi Islam berlawanan dengan sistem kapitalisme saat ini, sistem ekonomi Islam terpancar dan digali dari al-Quran dan as-Sunah. Indonesia mampu menjadi ekonomi raksasa dunia selama lepas dari kungkungan sistem kapitalisme liberal dan lepas dari lembaga kolonial dan negara-negara imperialis.

Hari ini, publik menyaksikan bangkitnya anti-kapitalisme di pusatnya negara kapitalis, kegagalan demi kegagalan di barat untuk memecahkan masalah politik dan ekonomi. Dan masyarakat membutuhkan solusi baru yang hanya bisa datang dari Syariah Allah (swt) dengan prinsip baru yang segar untuk memerintah masyarakat. Karena negara-negara Muslim tidak memerlukan negara kapitalis lain yang gagal, negara-negara Muslim dapat menawarkan alternatif ini kepada dunia berdasarkan syariah Allah Swt. Sebuah sistem yang memiliki sejarah kemajuan dan kemajuan yang telah terbukti sejalan dengan kepercayaan masyarakat dan nilai-nilainya.

Ketika masyarakat menyadari kegagalan kapitalisme, ini menjadi kesempatan yang riil bagi kaum muslim untuk mendakwahkan Islam secara komprehensif kepada masyarakat luas yang telah menyaksikan krisis dan kegagalan kapitalisme. Islam menghalangi kecenderungan manusia untuk mengadopsi kapitalisme yang rakus, kapitalismelah yang menciptakan monopoli tidak hanya dalam kekayaan tetapi juga dalam kekuatan politik.[]