Wapres dan DPR Ingin Bina Al-Zaytun, Begini Pendapat Siyasah Institute
Mediaumat.id – Pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily yang ingin mengedepankan pembinaan Ma’had Al-Zaytun ketimbang dibubarkan karena banyaknya santri, tidak sepenuhnya bisa diterima.
“Pernyataan Wapres dan DPR tidak sepenuhnya bisa diterima,” tegas Direktur Siyasah Institute Iwan Januar kepada Mediaumat.id, Jumat (7/7/2023).
Iwan pun menyebutkan dua alasannya. Pertama, negara memang harus bertanggung jawab dengan nasib ribuan santri dan aset-aset pondok. Maka langkah yang terbaik memang tetap menyelenggarakan pendidikan tapi dengan mengubah kurikulumnya agar sesuai dengan kurikulum pondok pesantren pada umumnya. “Dan ini harus terus dalam pengawasan ketat dari negara agar dipastikan tidak ada pengajaran yang menyimpang dari Islam,” ujarnya.
“Sanggupkah negara melakukan ini? Rasanya publik sangsi ini bisa dilakukan. Alasannya, ada di penjelasan saya yang berikutnya,” ungkapnya.
Kedua, negara harus mengadili dan memenjarakan Panji Gumilang dan staf serta guru yang terlibat dalam penyebaran ajaran menyimpang ini. “Nah, kelihatannya dari hari ke hari publik melihat negara justru setengah hati melakukan ini,” kata Iwan.
Menurutnya, ada pembelaan terus dari sejumlah pejabat negara termasuk Kemenag, untuk tabayun. Padahal tokoh masyarakat dan publik sudah mengendus penyimpangan ini bertahun-tahun, tapi posisi Al-Zaytun aman saja. “Begitu pula dana BOS yang masuk rekening pribadi Panji Gumilang dari Kemenag, mengapa tidak ada kecurigaan? Ada tidak auditnya?” tanyanya.
BNPT, kata Iwan, juga ada kesan membela posisi Al-Zaytun. “Ini menandakan bahwa ada kepentingan politik dari pemerintah dengan eksistensi Al-Zaytun. Sengaja dipelihara untuk tujuan yang kita belum tahu pasti apa, karena sudah jelas banyak laporan penyimpangan tapi masih terus dibela,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
