Mediaumat.news – Merespon pernyataan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah yang memastikan MPR tidak sedang merencanakan perubahan masa jabatan presiden (Jokowi) menjadi tiga periode, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Suswanta, M.Si. mengatakan, yang terjadi justru bertentangan dengan apa yang dikatakan.
“Memang pimpinan MPR mengatakan tidak ada agenda amandemen pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakilnya, tapi sudah banyak spanduk dukungan Jokowi tiga periode. Yang terjadi justru bertentangan dengan apa yang dikatakan,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Ahad (28/3/2021).
Ia menjelaskan, hal itu dikarenakan prinsip politik di dalam sistem demokrasi, terlebih di Indonesia adalah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga yang berlaku adalah sistem politik dengan segala cara dan penuh inkonsistensi.
Bahkan, tambahnya, di dalam UUD 1945 (pasal 37), memungkinkan untuk pelaksanaan amandemen suatu undang-undang. “Syarat amandemen UUD 1945 sangat mudah. Yakni cukup diusulkan 1/3 anggota, dihadiri ⅔ anggota dan disetujui 50 persen plus satu anggota yang hadir,” ungkapnya.
Di sisi lain, menurut Suswanta, usaha yang dilakukan untuk ke sana juga telah dilakukan. Semisal, menunjukkan keberhasilan kinerja dan pentingnya keberlanjutan pemerintah via pendengung (buzzer), media dan tokoh opurtunis. Serta menciptakan ‘kegentingan’ via isu terorisme (bom katedral Makassar) dan bahaya radikalisme Islam.
Ia juga mengingatkan, betapa bahayanya jika masa jabatan presiden menjadi tiga periode. “KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) semakin masif, utang luar negeri semakin tinggi, pengkultusan individu dan politik otoriter semakin menjadi-jadi,” bebernya.
Suswanta berharap, dengan jebloknya semua indikator kehidupan itu, bisa menjadi faktor penolakan terhadap wacana presiden tiga periode. Selain itu, ia mengajak umat untuk saling menyadarkan terkait polemik yang terjadi saat ini. “Bukan hanya karena individu pemimpin yang eror, tapi juga sistemnya. Dan menjelaskan (kepada umat) bagaimana konsep pemimpin dan cara Islam mengelola negara,” pungkasnya.[] Zainul Krian