Waketum MUI Pusat: APBN Dikuras Koruptor, SDA Dirampok Pengusaha
Mediaumat.news – Wakil Ketua Umum MUI Pusat Anwar Abbas mengungkap masalah besar Indonesia yakni para koruptor yang menguras APBN dan pengusaha yang merampok sumber daya alam (SDA).
“Di satu sisi, APBN kita mereka kuras dengan cara-cara yang licik, juga sumber daya alam kita mereka rampok lewat tangan-tangan pengusaha yang mereka tunjuk dan percayai,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Rabu (2/6/2021).
Menurutnya, hal ini disebabkan karena rendahnya wawasan kebangsaan terutama di kalangan para pejabat dan ASN di negeri ini. “Maka korupsi dan kolusi serta nepotisme benar-benar menjadi-jadi seperti tidak terkendali sehingga tindakan yang tidak terpuji tersebut saat ini benar-benar sudah kelihatan menggurita,” ujarnya.
Jika di zaman orde baru tindakan KKN tersebut lebih banyak terjadi di lembaga eksekutif, namun sekarang, ia melihat, sudah melebar kepada lembaga-lembaga lain seperti lembaga legislatif dan yudikatif. “Situasi semakin bertambah parah dengan munculnya para pengusaha yang benar-benar sangat berpikir pragmatis dan berorientasi untuk mencari dan mendapatkan rente yang sebesar-besarnya,” ungkapnya.
Ia mencontohkan bantuan sosial yang diperuntukkan bagi jutaan orang miskin di negeri ini, oleh menteri dan para pembantunya bukan lagi ditilep, tapi sudah dirampok secara besar-besaran. “Keadaan kita lihat semakin bertambah runyam dengan adanya praktik kolusi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dengan para pengusaha yang benar-benar merugikan rakyat dan bangsa serta negara ini,” tandasnya.
KPK Dilumpuhkan
Anwar Abbas menuturkan, supaya tindakan kolusi pejabat dengan para pengusaha ini tidak dibongkar dan terbongkar oleh masyarakat, mereka berusaha melumpuhkan KPK. “Mereka telah berusaha untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK secara sistematis, atau mereka berlindung di balik kelemahan KPK yang ada saat ini,” ungkapnya.
Menurut Anwar, supaya perilaku buruk mereka tidak dikutak-kutik oleh masyarakat luas, maka mereka membuat mainan dengan melontarkan berbagai isu. Di antaranya, tentang masalah intoleransi dan radikalisme serta lemahnya wawasan kebangsaan agar masyarakat luas tidak lagi terfokus perhatiannya kepada masalah dan bencana besar yang telah dan akan ditimbulkan oleh praktek KKN yang mereka lakukan.
Dengan kata lain, menurutnya, para pejabat dan pengusaha ini telah mencoba untuk mengalihkan perhatian masyarakat kepada masalah intoleransi dan radikalisme serta masalah yang menyangkut wawasan kebangsaan.
“Kita jelas tidak bisa mengingkari bahwa hal itu memang ada. Tetapi, ibarat api, yang namanya KKN itu sekarang benar-benar sudah menyala dan membakar rumah bangsa ini dengan hebatnya, sementara masalah intoleransi dan radikalisme serta masalah menyangkut wawasan kebangsaan masih bisa kita kendalikan,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah dan semua pejabat di negeri ini supaya bersikap jujur dan fokus terlebih dahulu kepada pemberantasan masalah KKN. “Karena masalah ini benar-benar sudah sangat merugikan dan merusak kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
