Mediaumat.id – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. menyatakan bahwa negara sedang tidak baik-baik saja.

“Bagi saya negara saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja,” ungkapnya dalam Bincang Perubahan: Penyelewengan Pajak? melalui kanal YouTube Bincang Perubahan, Jumat (10/3/2023).

Buya, sapaan akrabnya, memberikan alasan bahwa sama-sama tinggal di negeri yang berdasar UUD 1945 masih banyak jumlah rakyat miskin yaitu sekitar 26 juta sementara segelintir orang yang duduk di pemerintahan mencuri uang negara untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya.

“Kasus anak pegawai pajak yang melakukan tindakan tidak terpuji akhirnya mengungkap kebobrokan bapaknya,” tukasnya memberikan contoh.

Kasus semacam ini, lanjut Buya, tidak hanya terjadi di perpajakan dan kementerian keuangan tapi di semua kementerian badan dan lembaga negeri ini. “Ini adalah benalu yang akan berdampak buruk bagi negeri,” tandasnya.

Buya menduga jika hal ini tidak diatasi, tidak mustahil rakyat akan turun ke jalan dan terjadilah reformasi jilid 2 yang berbahaya bagi negara. “Jika korupsi sudah melampaui batas, rakyat tidak buta, tidak bisu. Mereka akan bicara dengan caranya sendiri dengan cara turun ke jalan. Ini yang saya takutkan,” ucapnya khawatir.

Konsisten

 Buya mengatakan, jika negeri ini akan menjadi negara maju yang berkeadilan maka harus konsisten melaksanakan amanat konstitusi. “Tugas negara itu melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat,” jelasnya.

Untuk pembiayaannya, ucap Buya, dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah di negeri ini, dikelola oleh negara sebaik-baiknya serta mengelola BUMN dengan benar agar tidak rugi terus.

“Satu hal yang sangat mengganggu saya, ternyata keyakinan terhadap agama belum mengalir dalam tubuh para pejabat sehingga perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan agama,” sesalnya.

Buya lalu mengajak agar semua pihak melaksanakan agama sebaik-baiknya serta mengimplementasikan dalam kehidupan. “Semua pihak baik pemerintah maupun pejabat harus bertanggungjawab dan melaksanakan agama sebaik-baiknya,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun