Waketum Demokrat: Negara Sedang Alami Proses Kehancuran
Mediaumat.info – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman menyatakan negara Indonesia sedang mengalami proses kehancuran dari sisi penegakan hukum.
“Negara ini sedang mengalami proses kehancuran dari sisi penegakan hukum,” ungkapnya dalam siniar Kapolri Kenal Sosok Besar di Balik Judol?! Ternyata Ini yang Bikin Susah Diusut! yang tayang di kanal YouTube Refly Harun, Senin (7/4/2025).
Menurutnya, kekacauan hukum paling terlihat dalam penanganan kasus judi online (judol). Di tengah keresahan rakyat, aparat justru tampak tak mampu menyentuh pelaku utama kejahatan ini.
“Saya sangat yakin Kapolri tahu siapa aktor besar di belakang itu. Tapi tidak bisa menyentuh karena (aktor besar itu) mungkin bagian dari lingkar kekuasaan,” ujar Benny.
Ketidakmampuan ini bukan disebabkan oleh kekurangan bukti, melainkan oleh dominasi kekuatan yang lebih besar dari hukum itu sendiri. Aparat disebut lebih takut kepada oligarki daripada kepada konstitusi. Ketika hukum tak lagi menjadi panglima, kehancuran tinggal menunggu waktu.
“Aparat penegak hukum sudah lebih tunduk pada kekuasaan oligarki daripada tunduk pada konstitusi. Ketika dia lebih takut kepada kekuasaan daripada kepada hukum, maka kehancuran itu tinggal menunggu waktu,” tegas Benny.
Parlemen pun kehilangan fungsinya sebagai pengawas. Komisi III DPR RI disebut tahu siapa dalang di baliknya, tetapi memilih bungkam.
“Komisi III juga takut. Bukan tidak tahu. Mereka tahu, tetapi mereka takut menyentuh aktor besar itu,” ujar Benny.
Ketakutan ini berimbas pada hilangnya keberanian institusional DPR dalam menindaklanjuti temuan maupun pertanyaan kritis dalam rapat dengan Kapolri. Ia menilai, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dalam rapat kerja Komisi III hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut. Pengawasan hanya menjadi sandiwara.
“Sering kali dalam rapat, ada yang tanya: ‘Pak Kapolri, siapa yang di belakang ini? Apakah ada jenderal?’ Tapi ya sudah, selesai,” bebernya.
Menurutnya, parlemen bukan hanya kehilangan wibawa, tetapi juga kehilangan legitimasi moral sebagai pengawas kekuasaan. Fungsi kontrol yang mandek ini mempercepat kehancuran sistem konstitusional demokrasi liberal-sekuler, yang tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan akibat dari keberhasilan oligarki membajak institusi penegakan hukum demi melanggengkan kepentingannya.
“Yang kita hadapi bukan sekadar mafia hukum, tapi oligarki yang sudah menguasai seluruh lembaga-lembaga negara,” kata Benny.
Ia menegaskan, institusi hukum tidak lagi independen. Kekuasaan politik dan ekonomi disebut telah menyandera hukum, sehingga penegakan keadilan tak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau hukum masih berpihak pada kebenaran dan keadilan, maka penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Tapi sekarang hukum hanya jadi alat kekuasaan,” ujarnya.
Benny menyimpulkan, krisis hukum ini telah menjelma menjadi krisis moral yang mengancam keberlangsungan negara hukum itu sendiri.
“Konstitusi dan hukum sudah diganti dengan loyalitas kepada kekuasaan,” pungkasnya.[] Zainard
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
