Wahyudi al-Maroky: Politisi Sekuler Nadanya Kebanyakan Islamofobia

Mediaumat.id – Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menyatakan, kebanyakan politisi sekuler berbicara dengan nada islamofobia dalam narasi-narasi mereka.

“Politisi sekuler memang nyaris kebanyakan berbicara ada nada islamofobia terhadap ajaran-ajaran Islam maupun terhadap simbol-simbol Islam,” ujarnya dalam dialog Perspektif PKAD: Menakar Diskursus Membangun Indonesia dengan Khilafah, pada kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Sabtu (22/7/2023).

Wahyudi menilai, salah satu ajaran Islam yang mereka fobia terhadapnya adalah ajaran tentang khilafah karena kekurangpahaman para politisi sekuler tersebut. “Saya anggap belum paham karena mungkin kalau dia paham betul bisa berubah pendapatnya dan bisa berubah cara pandangnya,” jelasnya.

Menurutnya, banyak narasi yang dibangun oleh para politisi sekuler bersifat kebencian, bahkan sudah mengarah pada fitnah.

“Banyak narasi yang dikeluarkan oleh politisi sekuler yang mungkin juga karena mereka belum paham juga akhirnya mengungkapkan narasi itu yaitu narasi kebencian terhadap khilafah. Bahkan dari kebencian itu sudah sampai pada tataran fitnah,” tegasnya.

Karena kalau benci saja kan belum tentu jadi fitnah. “Benci itu bisa saja diungkapkan tapi tidak sampai pada kadar memfitnah. Tapi kalau saya lihat ini bahkan sampai memfitnah,” lengkapnya.

Pecah Belah

Wahyudi menceritakan, dirinya pernah berdialog dengan politisi dan juga pejabat di Papua terkait khilafah yang dianggap memecah belah bangsa. Khilafah dianggap sebagai bahaya.

“Saya bilang di mana letak bahayanya? Dia tidak bisa memberikan penjelasan secara faktual. Tapi ada yang bilang, mengatakan, mengancam persatuan kita dan juga bisa memecah belah bangsa ini,” tuturnya.

“Lalu saya berikan beberapa pertanyaan. Apakah di Papua ini adanya pernyataan ingin merdeka itu kategorinya ingin memecah belah bangsa? Betul. Kalau sekarang hari ini OPM dan beberapa masyarakat di Papua pingin pisah dan pingin merdeka dari NKRI, apakah karena NKRI ini menggunakam sistem khilafah? Nah, dia enggak bisa (menjawab). Bukan. Nah berarti kan bukan karena sistem khilafah OPM dan sebagian masyarakat Papua itu ingin merdeka” paparnya.

“Ketika saya pertanyakan itu mereka baru mulai menyadarinya,” pungkasnya.[] Hanafi

Share artikel ini: