Mediaumat.id – Sejak menjabat pada 2014 silam, Jokowi tercatat menaikkan kenaikan gaji PNS pada 2019 dan kini ada wacana kenaikan gaji PNS di tahun politik, hal ini dikhawatirkan bermuatan politik.
“Bisa jadi kebijakan kenaikan gaji PNS menjelang tahun politik ini mengindikasikan kebijakan yang bermuatan politik,” kata Direktur Mutiara Umat Institute Ika Mawarningtyas dalam Gaji PNS Naik Jelang Pemilu, Upah Buruh Bagaimana? di YouTube Aliansi Buruh Indonesia, Ahad (26/8/2023).
Kalau memang murni ingin menaikkan kinerja ASN, ujar Ika, sebenarnya solusinya bukan menaikkan gaji, tetapi memperbaiki sistem yang ada dan memperbaiki dedikasi ASN, kalaupun hanya menaikkan gaji tanpa memperbaiki sistem dan personal ASN maka reformasi birokrasi belum bisa terwujud dengan sempurna.
“Bagaimana terwujud reformasi birokrasi kalau sistem yang diterapkan sekuler liberal kapitalistik. Ya pasti keadaannya, enggak ada bedanya sebelum dan sesudah kenaikan gaji ASN. Kondisi ASN ya begitu-begitu saja, enggak ada yang spesial dan enggak ada gebrakan kebaikan,” jelasnya.
Ia mempertanyakan, “Kenapa menaikkan gaji menjelang 2024? Kenapa? Kalau memang kenaikan gaji ini tidak ada nuansa politik, seharusnya dari kemarin-kemarin menaikkan gaji. Cuma ya sekali lagi kenaikan gaji PNS ini adalah bentuk pilih kasih pemerintah. Seolah-olah cuma ASN yang dianakemaskan, rakyat yang lainnya bagaimana dong?”
Menurutnya, kalau kenaikan gaji dikatakan sebagai kampanye terselubung bisa saja. Karena, seolah-olah pemerintah sedang mempertahankan posisi tawarnya di tengah masyarakat yang makin pudar hari-hari ini.
“Banyaknya undang-undang yang pro kapitalis, kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat sebenarnya sudah membuat rakyat ini jengkel pada pemerintah, tetapi kejengkelan itu coba sedikit ditambal dengan woro-woro kenaikan gaji PNS yang baru saja diumumkan,” katanya.
Ia mengatakan, jika rakyat mau berpikir cerdas bukan ini yang dibutuhkan rakyat. Ketika pemerintah menaikkan gaji PNS seolah-olah sedang memberi BLT kepada para ASN agar para ASN masih menjadi pendukung pemerintah hari ini.
“Sekalipun Pak Presiden tidak bisa nyalon lagi di tahun 2024, tetapi memang di tahun 2024 adalah waktunya untuk perang menang-menangan parpol yang berkuasa di negeri ini. Kita semua tahu siapa parpol penguasa di negeri ini, yang jelas mereka ingin singgasananya tidak digeser, kalau pun ganti orang tidak masalah, asal tidak digeser,” pungkasnya.[] Alfia Purwanti