Mediaumat.id – Direktur Indonesia Justice Monitor menilai bahwa usulan MPR tentang amandemen UUD penundaan pemilu di masa darurat, tak lepas dari kondisi politik menjelang Pilpres 2024.

“Sebagian pengamat menilai bahwa usulan MPR itu tak lepas dari kondisi politik menjelang Pilpres 2024, diduga karena faktor elektabilitas Ganjar mengalami stagnasi,” ujarnya dalam video Usulan Penundaan Pemilu Pada Masa Darurat Bergulir, Ada Skenario Tertentu, Sabtu (12/8/23) di kanal YouTube Justice Monitor.

Dugaannya, karena jika elektabilitas Ganjar yang masih stagnasi, maka dikhawatirkan akan kalah. “Dan berbagai program Jokowi tidak ada yang melanjutkan,” tuturnya.

Menurut Agung, salah satu cara mengantisipasi disahkannya amandemen UUD terkait dengan penundaan pemilu di masa darurat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersilakan yang menolak untuk melakukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Mungkin skenario sama dengan pengesahan Undang-Undang Kesehatan, kemudian Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Kepentingan Rakyat atau Kekuasaan

Agung prihatin pada berbagai intrik dan kegaduhan dalam politik demokrasi kapitalis yang dinilai bahwa yang berkuasa bukan kedaulatan rakyat, partai atau pejabat-pejabat.

“Tapi di balik itu, para pemilik modal, para kapitalis yang membiayai para politikus, dan penguasa sampai ke tampuk kekuasaan, merekalah yang sejatinya berkuasa, penguasa-penguasa pro kapitalis yang menghamba kepada oligarki,” ujarnya miris.

Ia menilai para pemilik modal, para kapitalis, dan penguasa yang menghamba pada oligarki sangat merugikan rakyat. “Rakyat berpotensi dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan APBN dalam bentuk program-program yang hakikatnya melayani kepentingan oligarki,” tandasnya.

Dalam sistem kapitalisme, ungkapnya, pemilihan pemimpin pun tidak lepas dari pengaruh oligarki.

“Saat demokrasi menjadi sistem politiknya maka alur permainan kapitalis pun sama saja, karena memang politik kapitalis dalam ideologi yang mereka anut adalah jalan meraih kekuasaan, kekuasaan yang tidak pernah berpihak kepada rakyat,” tutupnya.[] Setiyawan Dwi