Meski dibantah Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo tentang tudingan APBN digunakan untuk membayar utang ke Cina, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia Refly Harun, sudah lama memantik kontroversi.
“(Proyek) kereta cepat ini memang sudah lama memantik kontroversi ketika hendak dimulai pembangunannya,” ujarnya dalam video Gila, Gimana Bayarnya? 226 M per Bulan Selama 30 Tahun Untuk ‘Whosh’ Siap-Siap Semua Harga Naik di kanal YouTube Refly Harun, Jumat (6/10/2023).
Sebelumnya, sempat viral unggahan video di media sosial yang mengungkapkan bahwa dari proyek KCJB ini, pemerintah Indonesia berkewajiban membayar utang kepada Cina sebesar Rp226 miliar per bulan selama 30 tahun.
Maka itu, kata Refly lebih lanjut, kalau hitungannya benar, betapa hal itu suatu kengerian bagi negeri ini. “Kalau hitungannya benar, ngeri betul, yaitu Indonesia dengan kereta cepat itu berutang 226 miliar rupiah per bulan selama 30 tahun kepada Cina. Bayangkan!” tandasnya.
Artinya, berangkat dari bermacam kontroversi yang Refly maksud, dari utang sebesar itu, dampak langsung maupun tidak, bermacam komoditas kebutuhan masyarakat bisa dipastikan bakal mengalami penaikan harga karena di saat bersamaan, istilah subsidi bakal dikurangi bahkan dihapus.
“Bagi petani pupuk misalnya, kereta kelas ekonomi, kemudian (harga) komoditas juga akan naik karena berkurangnya subsidi tersebut seperti BBM, dsb.,” terangnya.
Tak hanya itu, kata Refly masih tentang kontroversi seputar proyek KCJB, belakangan Cina memang merangsek meminta jaminan pembayaran dari keempat BUMN yang melalui Perpres 93/2021, ditunjuk sebagai konsorsiumnya.
Sehingga, berkenaan dengan apa yang disampaikan dalam video viral tersebut, sekali lagi kalau informasi dan hitungannya benar, ujar Refly, maka skema awal berupa bisnis ke bisnis akhirnya malah menjebak negeri ini ke dalam jebakan utang Cina.
Sepenting Apa?
“Padahal kalau kita mau lihat, sepenting apa sih kereta cepat Jakarta-Bandung ini?” lontarnya.
Dengan kata lain, kalaupun orang memerlukan mobilitas dari Jakarta ke Bandung begitu pun sebaliknya, banyak infrastruktur yang justru sudah terbangun sebelumnya.
Sebutlah jalan tol layang MBZ, kemudian secara apabila dilakukan revitalisasi, sarana prasarana kereta api pun sudah ada. “Ada juga kereta api yang bisa direvitalisasi, kemudian ada juga jalur selatan ke arah Bandung, dan sebagainya, dan sebagainya,” beber Refly.
Sehingga adalah hal aneh, ketika ada ‘pemaksaan’ untuk membangun proyek kereta cepat yang menurutnya juga enggak bakal jadi andalan dalam hal mobilitas seseorang.
“Saya yakin kalau kita butuh pekerjaan, kegiatan di Bandung misalnya, ya bukan kereta cepat yang menjadi andalan kita,” pungkasnya.[] Zainul Krian