Mediaumat.news – Vaksinasi berbayar yang akan disediakan oleh Kimia Farma sebagai holding dari BUMN pada 12 Juni 2021 kemudian ditunda, dinilai sebagai perilaku munafik. “Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi perilaku munafik rezim ini, yaitu jika berkata maka berbohong,” tutur Analis Senior PKAD kepada Mediaumat.news, Selasa (13/7/2021).

Dinilai munafik karena menurut Fajar, pada akhir tahun lalu Presiden Jokowi menyatakan bahwa vaksin Covid-19 akan diberikan Gratis. “Ternyata, beberapa bulan setelahnya kebijakan itu diingkari sendiri. Mendadak Menkes mengeluarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 mengenai aturan vaksin gotong-royong individu yang akan dikelola oleh dua BUMN yaitu Kimia Farma dan Biofarma,” jelasnya.

Parahnya, harga yang diberikan rezim tergolong tinggi mencapai Rp879.140 tentu itu peluang bisnis besar. Ia mengutip kalkulasi dari Ekonomi Senior Faisal Basri ‘apabila keuntungan dari satu vaksin itu Rp 100.000 dan ada 172 juta dosis, maka ada potensi keuntungan Rp 17,2 trilyun’. “It’s a very big business. Ada potensi rente yang sangat besar, yang membuat semua orang pasti tertarik dengan bisnis ini,” ungkapnya.

Fajar menilai, kebijakan itu harusnya dibatalkan bukan hanya ditunda. “Kebijakan ini kan kebijakan yang tidak sensitif sosial dan tidak etis,” tegasnya.

Menurutnya, ada kepentingan oligarki di balik kepentingan kebijakan ini. “Kalau memang tujuannya untuk herd immunity seharusnya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki tata kelola distribusi vaksin, bagaimana agar vaksin itu secepatnya sampai di masyarakat,”

Fajar menegaskan, kebijakan ini jelas salah karena telah merebut hak rakyat mendapatkan layanan kesehatan secara baik dan berkualitas. “Jika pemerintah tetap bersikukuh melanjutkan kebijakan ini, dengan segala alasan yang dibuat, maka semakin terbukti bahwa memang pemerintah/rezim ini bukan bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi bekerja untuk kepentingan sekelompok elit atau yang disebut oligarki,” pungkasnya. [] Ade Sunandar