UU di Rezim Jokowi Memang Didominasi Kepentingan Oligarki

Mediaumat.id – Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky setuju dengan pendapat Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti yang mengatakan pembentukan Undang-undang (UU) pada tiga tahun rezim Joko Widodo didominasi oleh kepentingan oligarki.

“Faktanya memang UU di era rezim Jokowi selama beberapa tahun terakhir ini memang didominasi oleh kepentingan oligarki,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Rabu (23/11/2022).

Indikasinya, menurut Wahyudi, dapat dilihat dari UU yang dibentuk sangat merugikan rakyat bahkan merugikan negara.

“Contohnya apa? UU Minerba No 3 tahun 2020, UU Omnibus Law yang ditolak oleh hampir semua lapisan masyarakat, baik kalangan intelektual, kalangan dosen, kalangan akademisi, mahasiswa, buruh, kalangan ulama bahkan kalangan emak-emak menolak UU itu,” jelasnya.

Meskipun mendapatkan penolakan yang begitu besar, UU tersebut tetap jalan terus karena memang pro terhadap oligarki.

Menurut Wahyudi, lahirnya berbagai regulasi yang pro oligarki meskipun merugikan rakyat banyak disebabkan karena sistem pemerintahan di negeri mayoritas Muslim ini menggunakan sistem demokrasi yang begitu mahal. Pesta demokrasi merupakan tempat bertemunya antara oligarki bisnis (yang punya uang) dengan oligarki politisi yang ingin meraih kekuasaan.

“Akhirnya saling ketergantungan dan ujungnya ketika duduk mereka membuat kebijakan maupun undang-undang yang bisa menguntungkan bisnis mereka dan bisa menguntungkan posisi jabatan mereka baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi,” ungkapnya.

Dalam demokrasi, menurut Wahyudi, memang regulasi tidak bisa steril dari kepentingan oligarki. Karena, justru regulasi maupun UU itu dibentuk karena kepentingan oligarki yang ingin mempertahankan kekuasaannya bahkan ingin memperbesar kekuasaannya dalam konteks politik.

“Ini karena sistem demokrasi memang memproduksi regulasi yang pro oligarki,” pungkasnya.[] Ade Sunandar