Mediaumat.id – Pemerintah dinilai tidak becus dalam mengurus urusan haji. “Berkaitan dengan ongkos naik haji (ONH) Indonesia naik, sedangkan di Arab Saudi malah turun 30 persen, ini menegaskan bahwa pemerintah nggak becus dalam urusan haji,” tutur Koordinator Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana kepada Mediaumat.id, Senin (23/1/2023).

Menurutnya, ongkos haji di tanah suci turun sedangkan di Indonesia naik menjadi 69 juta itu menunjukkan pemerintah berbisnis dalam urusan haji. “Bagaimana mungkin di tanah suci turun, di Indonesia naik? Apakah pemerintah berpandangan bahwa urusan haji ini urusan bisnis? Urusan nyari duit? Seakan-akan mereka yang berangkat haji itu semuanya adalah orang yang mampu, kalau misalnya harga naik enggak ada masalah,” ujarnya.

Padahal, kata Erwin, faktanya enggak begitu. “Faktanya orang yang berangkat ke tanah suci itu mereka berangkat dengan niat yang tulus, memang ingin beribadah karena Allah. Duitnya itu mereka usahakan, kadang mungkin mereka juga jual tanah, jual sapi, jual kebo, itu orang dari kampung. Kan itu fakta yang kita lihat di masyarakat kita. Memang enggak sama dengan para pejabat, berangkat aja pakai uang negara kan fasilitasnya. Kalau masyarakat kita kan nggak,” bebernya.

Erwin menilai, usulan kenaikan ONH ini jauh dari bijak. “Pemerintah ini enggak mengurus urusan masyarakat. Ini urusan ibadah umat Muslim. Umat Muslim di Indonesia yang merupakan umat mayoritas enggak diurusin secara benar oleh pemerintah sekarang ini,” keluhnya.

Ia menilai, pemerintah itu betul-betul menggunakan tata kelola kapitalistik dalam mengurus urusan ibadah. “Ibadah yang mestinya dipermudah, sebisa mungkin diberikan fasilitas yang terbaik, yang murah, kalau bisa gratis, ini malah dipertontonkan dengan tidak tahu malu. Bagaimana enggak tahu malu? Lah wong di tanah sucinya murah, lagi turun, ini kok bisa naik gitu. Ini kan pemerintah enggak tahu malu,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it