Mediaumat.news – Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Seragam Berkhususan Agama dinilai mengokohkan sekularisme dan liberalisme. “Bila dibaca cermat, iya, mengarah ke sana,” ujar Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto kepada Mediaumat.news, Sabtu (13/2/2021).

Menurutnya, hal itu terlihat terutama pada poin bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama. Ini sekuler. Juga poin tentang pentingnya pemahaman dan praktik agama moderat, ini liberalisme.

Ia pun mengomentari pernyataan Wamenag Zainut Tauhid yang menyebut, “Tuduhan negara melakukan sekularisasi kurang tepat dan berlebihan, karena yang dilarang adalah pemaksaan mengenakan seragam atau atribut agama di sekolah. Ini artinya negara tetap membolehkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan mengenakan pakaian sesuai keyakinan agama masing-masing.”

Menurut Ismail, dari sisi pengakuan terhadap hak peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan untuk mengenakan pakaian sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, itu sudah betul. Tapi ketentuan bahwa sekolah, apalagi pemerintah daerah, tidak boleh mewajibkan, bahkan menghimbaupun tidak boleh, ini yang salah.

Mestinya, lanjut Ismail, bukan hanya menghimbau bahkan mewajibkan, karena pendidikan memang begitu. Di beberapa aspek harus ada paksaan. Maka, di titik inilah, sekularisme dan liberalisme itu tampak nyata. “Bukankah sekularisme itu dalam konteks praktisnya adalah meniadakan peran negara dalam urusan agama?” pungkasnya.[] Joko Prasetyo