Mediaumat.news – Ketika menilai kondisi negara saat ini dalam perspektif Islam, Cendekiawan Muslim KH Rokhmat S. Labib atau yang akrab disapa Ustaz Labib mengatakan ada upaya semakin menjauhkan Islam dari umat Islam itu sendiri.
“Bahwa ada upaya semakin menjauhkan Islam dari umat Islam itu sendiri kalau pun tersisa Islam itu hanya sekadar masalah ibadah, perkara moral dan akhlak. Tetapi Islam sendiri sebagai sebuah sistem kehidupan yang mengatur politik, ekonomi dan seterusnya itu disingkirkan,” ujarnya dalam acara Diskusi Online Media Umat: 2020, Rapor Jokowi Merah? Ahad (27/12/2020) di kanal YouTube Media Umat.
Menurut Ustaz Labib, negara Indonesia ini suka atau tidak bisa disebut sebagai negara sekuler. Sekuler adalah memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari negara. Meski tidak ada istilah itu dalam perundang-undangan, tapi realitasnya terasa sekali.
Ia menyebut keberadaan departemen agama itu sendiri justru menunjukkan bahwa negara ini adalah negara sekuler. Karena yang diurusi hanya masalah-masalah spesifik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi sebatas pernikahan dan cerai. Tapi pada saat yang sama masalah politik, pendidikan, ekonomi, pertahanan dan seterusnya itu dianggap tidak ada kaitan dengan agama.
Hal ini diperjelas dengan pernyataan kepala BPIP yang mengatakan bahwa dalam berbangsa umat Islam atau umat beragama harus menggeser kitab suci kepada kitab konstitusi. Atau bisa disebut konstitusi di atas kitab suci. Dan bahkan Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa “kita harus memisahkan betul antara politik dan agama”.
“Ini adalah sebuah khas pandangan sekulerisme,” ucapnya.
Ia memandang sekarang ada fenomena yang lebih parah, yakni bukan hanya sekuler tapi sudah benar-benar sekuler atau bisa disebut sekuler yang radikal. Seperti yang disampaikan dengan tegas oleh kepala BPIP bahwa agama adalah musuh besar Pancasila. Artinya agama bukan hanya tidak digunakan untuk mengatur kehidupan, tapi dianggap sebagai musuh yang akan mengancam sekulerisme dan mengancam Pancasila.
Akibatnya, kata Ustaz Labib, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak jauh dari hal ini, misalnya: sertifikasi da’i dan khatib, perubahan materi kurikulum dengan menghilangkan materi jihad untuk semua madrasah, sampai tindakan-tindakan yang sangat keras sebagaimana menimpa HRS dengan FPI-nya yang dikriminalisasi.
“Jadi Islam itu hanya diambil “bughat”-nya saja ketika ada yang melawan pemerintah, tapi tidak pernah disampaikan bahwa pemerintah juga wajib menerapkan syariat Islam,” pungkasnya.[] Agung Sumartono