‘Serbuan’ baja murah dari China dikhawatirkan banyak kalangan mengancam Indonesia. Sebab, China bakal mencari pasar baru karena perang dagang dengan Amerika Serikat (AS). AS sendiri menerapkan bea masuk untuk baja dan aluminium.

“yang pertama kita sorot adalah kekhawatiran privatisasi PT KS dengan alasan untuk meningkatkan laba dan memajukan kinerja perusahaan. Padahal PT Krakatau Steel merupakan perusahaan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) yang ‘seharusnya’ sehat dan potensial yang tidak perlu dijual sahamnya.” Ungkap Umar Syarifudin, pengamat perburuhan nasional sikapi problem PT Krakatau Steel dalam Workshop Buruh Jatim yang diselenggarakan SPBRS di Surabaya tanggal 18 Agustus 2019.

“Kedua, problem PT KS yang terjadi saat ini tidak lain merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis karena lemahnya struktur ekonomi pasar yang dianut. Serbuan baja impor dinilai banyak pihak merugikan industri baja nasional. Situasi ini tak menguntungkan PT Krakatau Steel.” Imbuhnya.

Ia meminta pemerintah selaku regulator harusnya bisa lebih aktif menekan impor dan lebih mengedepankan pemberdayaan industri dalam negeri.

“Sudah semestinya industri baja Indonesia menjadi sehat, membuka banyak lapangan pekerjaan, utilisasi pabrik meningkat, bukan malah isu PHK massal PT KS yang beredar akhir-akhir ini. Jelas ini kabar yang mengkhawatirkan.” Ujarnya.

Terkait solusi atas problem perburuhan PT Krakatau Steel dan politik industri, Umar menjelaskan dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara, PHK sangat kecil sekali kemungkinannya bakal terjadi.

“Sebab, prinsip ekonomi Islam yang dianut adalah penyerapan pasar domestik yang sangat didukung oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan individu masyarakatnya. Ekspor bukan lagi tujuan utama hasil produksi. Sebab, sistem mata uangnya juga sudah sangat stabil, yaitu dengan menggunakan standar emas (dinar dan dirham).” Jelasnya.

“dengan demikian, negara tidak membutuhkan cadangan devisa mata uang negara lain karena semua transaksi akan menggunakan dinar/dirham atau dikaitkan dengan emas.” Imbuhnya.

Ia memaparkan bahwa dalam konsep Islam, negara juga akan menerapkan sistem transaksi hanya di sektor riil dan menghentikan segala bentuk transaksi ribawi dan non riil lainnya.

“dengan begitu, perputaran barang dari sektor riil akan sangat cepat dan tidak akan mengalami penumpukan stok. Penawaran dan permintaan bukanlah indikator untuk menaikkan atau menurunkan harga ataupun inflasi, karena jumlah uang yang beredar stabil sehingga harga akan stabil.” Jelasnya.

“Negara pun tidak perlu repot-repot mengatur jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan seperti yang dilakukan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Negara hanya akan memantau dan memastikan kelancaran proses distribusi barang dan jasa agar segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.” Pungkasnya.[]