Mediaumat.id – Menyikapi kebijakan pemerintah yang semakin nampak tidak berpihak kepada rakyat, para ulama berkumpul, menyatakan sikapnya bahwa penguasa/pemimpin saat ini terkesan menjadi rezim yang zalim, musuh Islam dan ulama serta mengkriminalisasi ajaran Islam dan ulama.
“Penguasa/pemimpin saat ini terkesan menjadi rezim yang zalim, terkesan menjadi musuh Islam dan ulama, terkesan mengkriminalisasi ajaran Islam dan ulama,” tutur Pembina MT Marhamah Ustaz Muthohir dalam acara Multaqa Ulama Aswaja, Ahad (16/01/2022) di Surabaya.
Menurutnya, penguasa/pemimpin yang ada saat ini tidak benar-benar menjadi pelayan rakyat. “Mereka terkesan memosisikan diri sebagai pedagang dan makelar alias calo, sedangkan rakyat diposisikan sebagai pembeli. Yang mereka inginkan adalah keuntungan dari ‘bisnis’ pelayanan rakyat dan komisi dari ‘pemasaran’ kebutuhan rakyat. Mereka tidak lagi merasa bertanggung jawab terhadap (kebutuhan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan keadilan) rakyatnya,” ujarnya.
Karenanya, kata Muthohar, penguasa/pemimpin dibenci bahkan dikutuk dan dilaknat oleh rakyatnya sendiri. “Bagaimana tidak dibenci oleh rakyat, lha wong di saat rakyat mengalami kesulitan ekonomi, harta mereka diberitakan mengalami peningkatan berlipat-lipat. Di saat rakyat banyak yang menganggur, mereka malah memasukkan tenaga kerja asing (TKA). Di saat rakyat menderita, tega-teganya dana bantuan untuk rakyat diembat. Di saat rakyat berjibaku menyelamatkan diri dari musibah dan bencana, mereka ber-selfi-selfi ria, ada pula yang tebar pesona melalui baliho yang gede-gede. Di saat rakyat tidak punya lahan –meski hanya sekadar untuk membuat gubuk–, mereka memberikan berjuta-juta hektare hutan kepada pengusaha, dan sebagainya,” bebernya.
“Bukan itu saja, BUMN-BUMN terkesan sengaja dibangkrutkan. PLN diberitakan merugi, Garuda Indonesia juga dinyatakan merugi, dan lain-lain,” imbuhnya.
Ia menyesalkan, bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, justru banyak dikuasai oleh (korporat) asing secara legal setelah dibuatkan payung undang-undang secara konspiratif.
“Sementara itu, dengan alasan untuk menutupi defisit anggaran, mereka terus menerus mencari ‘bantuan luar negeri’, yang sejatinya adalah utang. Beban tanggungan negara pun menggunung, yang sulit untuk dibayar. Akibatnya, pihak asing ikut cawe-cawe terhadap urusan dalam negeri, baik politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan urusan agama. Tentu saja hal itu akan mengancam kedaulatan negara,” terangnya.
Menurutnya, penguasa/pemimpin terkesan tidak melakukan evaluasi terhadap kesalahan dalam mengatur negara, kerusakan dalam mengelola sumber daya alam dan kekacauan dalam melayani rakyat. Yang dilakukan justru mencari kambing hitam, mengkriminalisasi agama (Islam) dan mempersekusi aktivisnya (ulama dan ormas).
“Agenda yang diprogramkan pun, deradikalisasi, moderasi agama, dan lain-lain, tidak ada kaitannya sama sekali dengan problem yang dihadapi rakyat, bangsa dan negara,” pungkasnya.[] Nur Salamah