Mediaumat.info – Bakal terwujud tidaknya visi dan misi yang disampaikan Prabowo Subianto (PS) dalam pidato usai pelantikan sebagai presiden Indonesia, dinilai akan ditentukan setidaknya oleh tiga hal.

Hal ini diungkapkan Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) dalam Fokus: Kabinet Prabowo, Zaken atau Seken? di kanal YouTube UIY Official, Ahad (20/10/2024).

Adalah pidato perdana PS sebagai presiden di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2024), yang menegaskan bahwa dirinya serta jajaran penyelenggara negara harus bekerja untuk kepentingan rakyat bukan untuk diri, keluarga, maupun kelompoknya.

Tapi sayang, kata UIY menimpali, pidato dimaksud tak sekalipun menyinggung kepentingan oligarki. “Ketika mendengar itu, saya menunggu apakah dia mau menyebut ‘juga bukan untuk oligarki’ tapi enggak keluar kata-kata itu,” ucapnya.

Dalam pidato itu, kata UIY lebih lanjut, presiden juga menyinggung angka kemiskinan yang masih tinggi, serta komitmennya untuk memberantas korupsi. Ditambah, PS juga menegaskan bahwa negeri ini harus memainkan peran di dalam politik internasional.

Untuk itu, UIY mengapresiasi munculnya narasi-narasi atau yang boleh disebut dengan istilah visi dan misi dari sosok PS sebagai presiden setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, terwujud tidaknya visi misi dimaksud ditentukan oleh tiga hal. Pertama, berkenaan dengan sama atau tidak karakter kepemimpinan dibanding era sebelumnya. “Apakah karakter kepemimpinan itu sama dengan sebelumnya ataukah berbeda,” lontarnya.

Sebutlah yang paling mencolok dari rezim sebelumnya yang ‘senang mempermainkan’ peraturan perundangan. Artinya, negara ini telah bergeser dari yang semestinya sebagai negara hukum justru mengarah menjadi negara kekuasaan.

Ringkasnya, kata UIY menegaskan, jika kepemimpinan rezim PS sama dengan sebelumnya, maka narasi dalam pidato pelantikan tak akan menemukan wujudnya.

Kedua, terkait sosok-sosok yang dipilih, dalam hal ini para menteri, yang akan membantu presiden dan wakil presiden menjalankan roda pemerintahan, yang info awalnya bakal diisi oleh para ahli di bidangnya atau dikenal dengan istilah kabinet zaken.

Maksudnya, selain hal penting berkenaan dengan kompetensi, penunjukan dan pengangkatan juga harus mempertimbangkan karakter yang melekat pada calon menteri.

“Karakter apa? Clear and clean,” tegasnya, yang berarti harus senantiasa amanah dalam mengemban tugas dengan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan diri maupun kelompoknya.

Lantas yang ketiga, soal sistem yang berwujud pada peraturan perundangan. Dengan kata lain, jika tidak ada kehendak dari pemimpin untuk mengubah sistem yang diadopsi seperti saat ini, maka menurut UIY, pidato tersebut hanya berhenti sebagai narasi.

Misalnya, problem kemiskinan yang inti permasalahannya adalah soal distribusi sumber daya ekonomi yang kurang adil.

“Masalahnya adalah bagaimana Presiden Prabowo itu (bisa) menyelesaikan masalah distribusi ini jika peraturan perundang-undangan, sebutlah tadi Undang-Undang Minerba itu masih sama,” ulasnya, menyinggung UU yang justru makin meneguhkan dominasi pemilik modal daripada rakyat secara keseluruhan di dalam pemanfaatan hasil sumber daya ekonomi.

Pungkasnya, jika ada perubahan karakter kepemimpinan berikut para menteri, hingga sistem yang diterapkan, maka umat akan melihat kemungkinan adanya perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. [] Zainul Krian

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat