Mediaumat.info – Berbagai sengkarut di berbagai bidang yang terjadi di negeri ini, dinilai Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY), berakar dari sekularisme.
“Sengkarut tadi yang sudah banyak kita bicarakan, pusatnya atau akarnya itu adalah sekularisme,” ujarnya dalam Diskusi Online: Isu-Isu Peredam Kejahatan Oligarki dan Jokowi, Ahad (9/2/2025) di kanal YouTube Media Umat.
Dengan kata lain, faktor penyebab sengkarut dimaksud dikarenakan tatanan politik dan pemerintahan serta aspek-aspek kehidupan yang lain tidak lagi menyertakan hal-hal yang bersifat transendental. “Hitung-hitungannya hanya hitung-hitungan untung rugi, mendapatkan jabatan atau tidak,” sambungnya.
Menurut UIY, rezim sudah tidak mengindahkan lagi istilah yang sangat fundamental di dalam kehidupan, seperti ibadah, pahala, dosa maupun ketakwaan. Terlebih nuansa ibadah, dari keseluruhan dinamika politik pemerintahan saat ini sudah hilang.
Dengan kata lain pula, ungkap UIY, sudah tidak ada lagi yang ditakuti oleh presiden yang notabene kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus penguasa tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Udara.
“Lurah itu takut sama camat, camat itu takut sama bupati, bupati takut sama gubernur, gubernur sama presiden. Nah presiden takut sama siapa?” lontarnya, mengenai logika sederhana dari hal bersifat transendental yang seharusnya setiap pemimpin takut kepada Allah SWT jika akan berbuat salah.
Celakanya, sebut UIY, ketika tak ada lagi keimanan dan ketakwaan sebagai benteng kehidupan yang dapat melindungi diri dari pengaruh negatif, maka sebagaimana diketahui bersama, dihalalkanlah segala cara demi menggapai keuntungan pribadi atau kelompok.
“Semua bisa diatur, dan siapa yang akan mempersoalkan dia ketika semua aparat penegak hukum ada di tangan dia, enggak ada,” tandasnya.
UIY pun mencontohkan soal konsesi tambang batu bara yang jika mengacu pada ketentuan sebelumnya, yakni Pasal 63 dan 75 UU Minerba Nomor 4 tahun 2009, PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang telah habis masa berlakunya harus dikembalikan pada negara sebagai wilayah pencadangan negara atau dilelang dengan mengutamakan BUMN dan BUMD.
Namun, bebernya, dengan pengesahan UU Omnibus Law pada 2 November 2020, pemerintah dengan hebatnya memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebelumnya Kontrak Karya (KK), dengan jangka waktu 10 tahun untuk 2 kali perpanjangan dan 2 kali lagi sehingga total masa konsesi bisa mencapai 40 tahun.
Selain Pasal 169A UU 3/2020 tentang Perubahan Atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mengatur mengenai jaminan tersebut, jelasnya, perpanjangan bahkan dapat dilakukan 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Padahal di dalam aturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan paling cepat dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir.
“Belum lagi peluang negara ini yang bisa mendapatkan ribuan triliun rupiah hanya dari sektor tambang batu bara. Kembali dengan catatan, jika dikelola sendiri oleh negara sebagaimana seharusnya, bukan malah menyerahkan ke swasta,” tegasnya.
Tak ayal, tuding UIY, menjadi sangat jelas bahwa semua proses dan kelit-kelindan lahirnya UU Minerba dan UU Omnibus Cipta Kerja, tak lain adalah demi memuluskan kepentingan oligarki pemilik modal. Demikian juga dengan hebohnya kasus pagar laut maupun kisruh elpiji 3 kg yang memakan korban jiwa baru-baru ini.
Penyadaran Umat
“Karena itu penting sekali bagi kita ini hari untuk menyadarkan bahwa politik sekularistik itu politik yang menghancurkan, politik yang merusak,” tuturnya.
Selain itu, umat mesti mengembangkan suasana kondusif untuk memikirkan sistem yang baik sebagai alternatif sistem lama.
Adalah kesadaran spiritualisme sebagai antitesis dari materialisme yang makin terbukti kerusakannya. Bukan sembarang spiritualisme, tetapi yang memang ada basis ilmiahnya.
“Itulah spiritualisme yang dibawa oleh kita punya agama yang dipeluk oleh mayoritas negeri ini,” jelasnya mengenai risalah Islam yang berasal dari Dzat Yang Maha Baik, Allah SWT.
“Di sana kita musti baca, bagaimana sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, budaya, dan seterusnya,” pungkas UIY.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat