Trump Tuntut Kapal AS Lewat Gratis di Terusan Suez, Picu Sorotan atas Kedaulatan Mesir
Di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza akibat agresi militer Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyerukan agar kapal-kapal Amerika diizinkan melintasi Terusan Suez tanpa dikenakan biaya. Ia beralasan bahwa hal itu sebagai imbalan atas dukungan AS terhadap Israel dan untuk melindungi kepentingan Amerika di kawasan.
Pernyataan Trump itu menuai reaksi keras dari berbagai pihak yang menilai tuntutan tersebut sebagai bentuk tekanan kolonial dan pengabaian terhadap kedaulatan Mesir. “Trump memandang Terusan Suez seolah-olah milik Amerika dan bukan milik rakyat Mesir,” ungkap seorang pengamat politik Timur Tengah yang tidak ingin disebutkan namanya.
Secara hukum internasional, hak pelayaran di Terusan Suez diatur dalam Konvensi Konstantinopel 1888 yang menyatakan bahwa terusan harus tetap terbuka untuk semua negara, baik dalam masa damai maupun perang. Namun sejumlah analis menilai bahwa kedaulatan Mesir atas terusan tersebut kerap dipengaruhi oleh tekanan politik dari negara-negara besar seperti AS dan Inggris.
Seruan Trump tersebut muncul di tengah kondisi geopolitik yang semakin memanas di kawasan. Ada kekhawatiran bahwa Mesir bisa kehilangan kendali atas terusan yang menjadi jalur vital perdagangan global, termasuk sebagai rute utama logistik militer dan energi. Sekitar 12 persen perdagangan dunia melewati Terusan Suez dengan lebih dari 50 kapal setiap harinya.
Selain itu, laporan media mengungkapkan rencana Amerika Serikat untuk mendirikan pangkalan militer di pulau Tiran dan Sanafir, dua pulau strategis yang sebelumnya diserahkan Mesir kepada Arab Saudi. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi untuk mengontrol akses ke Laut Merah dan kawasan sekitar Terusan Suez.
“Amerika secara bertahap menempatkan diri untuk mengawasi jalur-jalur maritim penting, termasuk dari Laut Merah hingga Mediterania,” ujar Al-Ustadz Said Fadl dari Hizbut Tahrir dalam pernyataan tertulisnya kepada Al-Raiah. Ia menilai bahwa kedaulatan Mesir atas Terusan Suez hanyalah formalitas yang tidak diiringi dengan kemampuan untuk menolak tekanan asing.
Fadl juga menuding bahwa rezim-rezim di kawasan, termasuk Mesir, telah tunduk pada kepentingan asing dan menyerukan pembentukan Khilafah Islamiyah sebagai solusi untuk mengembalikan kedaulatan atas wilayah dan sumber daya umat.
Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Mesir terkait pernyataan Trump tersebut maupun soal rencana pendirian pangkalan militer AS di wilayah sekitar Terusan Suez.
Terusan Suez, yang telah dinasionalisasi pada 1956, tetap menjadi isu sensitif dalam politik Mesir. Setiap gangguan terhadap operasionalnya dipastikan berdampak besar terhadap ekonomi global, seperti yang terjadi pada insiden kandasnya kapal Ever Given pada 2021 lalu, yang memicu krisis logistik internasional.
Pernyataan Trump menambah ketegangan di kawasan yang sudah terbelah antara kepentingan rakyat, pengaruh kekuatan asing, dan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.[]AF
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat