Tolak Bahas Isu Uighur di PBB, UIY: Indonesia Terkooptasi Cina

Mediaumat.id – Sikap pemerintah Indonesia yang menolak mosi di Dewan HAM PBB untuk membahas dugaan pelangggaran HAM yang dilakukan Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, dinilai sebagai indikasi penguasa negeri Muslim terbesar sedunia ini terkooptasi Cina.

“Kendati di sisi lain selalu disanggah bahwasanya Indonesia memiliki prinsip sendiri dalam hal Uighur, tetapi sikap menolak mosi tersebut membuktikan pemerintah tetap belum bisa meyakinkan publik mengenai tidak adanya kooptasi dari kepentingan Cina,” ujar Cendekiawan Muslim Muhammad Ismail Yusanto (UIY) dalam acara Perspektif PKAD: Tolak HAM Berat Uighur, Di Bawah Cengkeraman RRC Komuniskah??!! di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Selasa (11/10/2022).

UIY pun menyebut beberapa kepentingan Cina yang mengkooptasi dimaksud. “Terkait apa itu? Saya kira terkait kebijakan atau langkah-langkah investasi, di situ ada mungkin kereta cepat, di situ ada IKN (Ibu Kota Negara), di situ ada macam-macam,” ungkapnya.

Diberitakan, pemungutan suara tentang mosi tersebut telah dilakukan di Markas Dewan HAM PBB, Kamis (6/10) di Jenewa, Swiss.

Tetapi sebagaimana pernyataan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib dalam jumpa pers, Jumat (7/10), Indonesia memutuskan menolak karena tidak ingin ada politisasi dalam Dewan HAM untuk tujuan-tujuan terkait rivalitas geopolitik.

“Nah kalau dia (Indonesia) menolak, itu menurut saya pantas dipertanyakan kenapa dia menolak,” selanya.

Pun, sambungnya, bukankah Indonesia sebagai salah satu negara yang juga sangat menolak segala bentuk penjajahan, kezaliman, diskriminasi karena memang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab? “Kan begitu yang kita sering dengar,” lugasnya.

Dengan demikian, mestinya pemerintah Indonesia mengambil inisiatif mendukung mosi tersebut. “Bagaimana kita bisa akan menyelesaikan masalah, jangan lagi menyelesaikan masalah, mengetahui masalah saja mungkin tidak akan bisa kita dapatkan jika pembahasan saja kita sudah tolak?” sesalnya kembali.

Ideologis

Menurutnya, sikap yang diambil Indonesia tidak menyangkut dimensi politis saja, tetapi juga ideologis. “Ini bukan hanya dimensi politik tetapi juga ada dimensi ideologi,” terangnya.

Tengoklah rasa bahagia yang kata UIY, tidak ditutup-tutupi ketika seorang Megawati misalnya pada pertengahan 2021 lalu, mengucapkan dirgahayu ke-100 tahun berdirinya Partai Komunis Cina.

Untuk diketahui, ucapan selamat itu direkam dalam video berdurasi 2,01 menit dan viral di media sosial. “Dia (Megawati) dengan begitu lugas menyampaikan ucapan dan sekaligus pujian,” ulasnya.

Oleh karena itu, kekhawatiran publik bahwa Indonesia makin hari dekat ke poros Cina, sementara Cina adalah negara komunis, menurut UIY sangat beralasan.

Walaupun tidak ditutup-tutupi, sebenarnya bisa dibantah melalui sikap mendukung misalnya. Namun justru mengambil sikap menolak mosi di Dewan HAM PBB yang memperkuat kekhawatiran itu yang di sisi lain juga malah mendapatkan legitimasi fakta.

“Ini buruk buat masa depan Indonesia yang ingin secara konstitusional mengatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi,” ulasnya.

Ditambah tidak boleh adanya penindasan, apalagi menggunakan kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). “Itu semua menjadi omong kosong,” sebutnya.

Sehingga ia menilai, penggunaan isu HAM belakangan ini sangat partikular baik di dalam konteks kelompok maupun kepentingan tertentu.

Pelajaran

“Satu hal ya, di sisi lain saya kira ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang umat ini tidak mungkin berharap kepada pihak lain,” cetusnya.

Sebutlah apa yang menimpa Muslim Rohingya, Palestina, Afrika Timur, Bangladesh, serta negeri-negeri Muslim lain yang menurut UIY, lebih menunjukkan ketidakmungkinan kaum Muslim berharap kepada kekuatan selain Islam.

“Kita harus jadi Muslim yang khairu ummah (umat terbaik) yang memiliki kekuatan sendiri yang bisa menjaga harkat dan martabat, izzah (kemuliaan) umat Islam,” ajaknya.

Lantas menjawab kapan itu bisa diwujudkan, ia pun menegaskan ketika umat Islam bersatu di bawah kepemimpinan serta institusi yang menyatukan hingga memiliki kekuatan untuk itu.[] Zainul Krian