Mediaumat.news – Surat edaran tentang larangan buka bersama saat Ramadan dan halal bihalal saat Idul Fitri 1442 Hijriah yang akhirnya direvisi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dinilai Pengamat Sosial Politik Iwan Januar tanpa pertimbangan sains dan bikin kesal publik.

“Larangan mudik dan dibukanya tempat wisata, bikin bingung dan kesal publik. Sekarang ada perubahan soal agenda bukber dan halal bihalal, semuanya tidak based on science, tapi masukan dari kanan kiri pihak-pihak yang punya kepentingan soal ini. Apa ada jaminannya yang bukber dan halal bihalal bebas Covid?” tuturnya kepada Mediaumat.news, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, pemerintah sering mengubah kebijakan penanganan covid-19 yang tidak berpijak pada pertimbangan sains. “Semua pangkalnya adalah ketidakjelasan kebijakan mitigasi yang diambil negara. Dari mulai tingkat pengetesan yang rendah dan metode tes yang juga tidak seragam, sampai pemutusan mata rantai penularan,” ujarnya.

Demikian juga, peraturan yang diubah oleh Kemendagri terkait langkah memutuskan mata rantai penularan Covid-19 dinilainya dari dulu selalu berubah-ubah dan tidak konsisten. “Istilah PSBB sampai PPKM yang tidak jelas dan tidak konsisten,” tegasnya.

Iwan sependapat masyarakat harus dilindungi dari pandemi. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah mengedukasi publik bahwa pandemi itu ada dan masih menggeliat. pemerintah juga harus meningkatkan tes dibarengi vaksinasi, pendisiplinan protokol kesehatan secara konsisten, dan merawat warga yang sakit agar tidak beraktivitas ke luar rumah. “Tidak apa-apa kegiatan publik berjalan asalkan warga yang sakit dilarang keluyuran,” pungkasnya. [] Achmad Mu’it