Mediaumat.info – Ekonom Dr. Yuana Tri Utomo mengatakan ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar barang-barang produk lokal bisa bersaing dengan produk Cina.
“Ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar barang-barang produk ini bisa bersaing dengan produk Cina,” ujarnya dalam Kabar Petang: Banjir Produk Impor Murah China, Ekonom Desak Pemerintah Lindungi Produk Lokal, Senin (10/6/2024) di kanal YouTube Khilafah News.
Pertama, secara filosofis, paradigmatis. “Jadi, tentu secara paradigmatis, secara filosofis ini tinggalkan dulu pasar bebas kapitalisme,” jelasnya.
Menurut Yuana, persaingan yang ugal-ugalan ini akibat diterapkan kapitalisme. Akibatnya dibuka pintu impor yang besar-besaran sampai pasar internal negeri ini, pasar Indonesia ini dibanjiri oleh produk produk asing.
“Tidak bangga dengan produk dalam negeri, itu kan juga problem yang sifatnya berangkat dari paradigma ini,” ungkapnya.
Di level ini, ucapnya, kalau memang serius, pemerintah itu berpihak kepada masyarakat, kepada warga negara, kepada pembangunan yang serius.
Ingin maju, betul maju yang sejati maju yang sesungguh-sungguhnya maka, menurutnya, Indonesia harus meninggalkan kesepakatan-kesepakatan pedagangan internasional seperti CAFTA, MEA dan lain sebagainya.
“Tinggalkan, keluar, cabut dari kesepakatan-kesepakatan itu kalau memang serius,” tegasnya.
Kedua, secara kebijakan. “Semua pengambil kebijakan memang harus seragam ya. Menteri A, menteri B, menteri C, itu harus satu komando dalam melaksanakan, melandaskan semua kebijakan deregulasinya.
Ia mengingatkan, “atas berkat rahmat Allah” kemudian yakin bahwa memang negeri ini negeri yang diharapkan baldatun thaibatun warabbun ghafur itu harusnya diambil atas dasar Islam.
“Satu suara untuk kemudian menata negeri ini dengan kebijakan-kebijakan yang dilandaskan pada agama Islam. Ini mayoritas penduduknya kan beragama Islam, juga mayoritas menterinya juga beragama Islam,” imbuhnya.
Ketiga, secara teknis, lakukan langkah-langkah strategis dan komprehensifnya. Misalnya, meningkatkan efisiensi, terus meningkatkan produktivitas termasuk juga investasi pada teknologi. Ada inovasi dan penelitian, terus penguatan infrastruktur juga dukungan finansial dan kebijakan fiskal tentunya dari negara.
“Tapi ya itu tadi, kembali kepada paradigma sistemik yang diterapkan di negeri ini, paradigma dulu, kalau paradigma kapitalisme. Jangankan kebijakan ekonomi, hukum saja yang katanya Indonesia negara hukum bisa dalam waktu dekat itu bisa diubah-ubah semaunya penguasa,” pungkasnya. [] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat