Tiga Alasan Utama Pemerintah Berkolaborasi dengan Pebisnis Besar

Mediaumat.info – Merespons adanya pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan delapan konglomerat beberapa waktu lalu, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menyatakan minimal ada tiga alasan utama pemerintah lebih memilih berkolaborasi dengan pebisnis besar.

“Ya kalau ini saya melihat minimal ada tiga alasan utama, sehingga pemerintah atau penguasa yang sedang berkuasa itu lebih memilih berkolaborasi atau bekerja sama atau untuk mendapat dukungan dari para pebisnis besar dibanding mengembangkan atau berteman dengan para pebisnis kecil atau para pengusaha kecil,” ungkapnya dalam Kabar Petang: Di Balik Pertemuan Prabowo dan ‘8 Taipan’, Sabtu (8/3/2025) di kanal YouTube Khilafah News.

Ia pun menjelaskan ketiga alasan dimaksud. Pertama, para pemimpin hari ini duduk di kursi kekuasaannya melalui pesta demokrasi yang begitu mahal.

“Sehingga mereka harus berpikir untuk mengembalikan biaya politik saat pesta demokrasi yang begitu mahal itu dengan berbagai cara, supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, biaya-biaya itu bisa terlunasi atau bisa kembali,” ucapnya.

Selain itu, tambahnya, mereka juga harus mempersiapkan diri untuk mencari biaya berikutnya, untuk menghadapi pesta demokrasi ke depan. lima tahunan itu, yang biayanya sangat mahal.

Jadi, tambahnya lagi, kalau berkait dengan biaya tentu pemerintah butuh teman atau kolega atau partner yang memang punya modal besar, sehingga bisa mempercepat pengembalian modal-modal itu, modal-modal biaya politik.

Bahkan, ujarnya, mungkin bisa jadi para pebisnis itu di antaranya juga yang ikut membiayai proses besar demokrasi.

“Lalu yang biayanya sangat besar itu bisa jadi sudah diambil izin, atau diambil sebagian dulu, biayanya itu ditaruh dulu untuk membantu membiayai,” duganya.

Kemudian, ujarnya lagi, akan ada kompensasi ketika sudah menjabat.

“Untuk ikut-ikutan mengurus proyek-proyek yang bisa mendapatkan benefit, untuk biaya politik berikutnya, itu yang alasan pertama,” imbuhnya.

Kedua, dengan adanya kolaborasi dengan pebisnis besar itu, mereka sudah bisa ikut investasi kembali untuk periode berikutnya.

“Jadi ini sekali mendayung dua tiga pulau, pertama bisa mendapatkan kembali investasi politik, biaya-biaya politik yang kemarin dikeluarkan untuk mendukung proses pesta demokrasi, yang kedua dia sudah mempersiapkan menabung atau mengambil benefit-benefit dari program-program untuk menabung biaya politik berikutnya. Nah, itu yang ada yang terjadi untuk pesta demokrasi berikutnya,” bebernya.

Ketiga, perlu waktu lama untuk mengembalikan modal biaya pesta demokrasi, apalagi untuk menabung jadi pembiayaan pesta demokrasi berikutnya.

“Jadi kalau argumentasi, kenapa yang dipilih adalah pengusaha-pengusaha itu tidak lepas dari biaya politik yang begitu mahal,” tegasnya.

“Kalau biaya politik yang murah ya, enggak apa-apa mungkin berteman dengan para pengusaha kecil, mungkin tidak dapat support pembiayaan yang besar, tetapi, masih bisa jalan,” tambahnya.

Jadi, terang Wahyudi, ini persoalan menghadapi pesta demokrasi dan dukungan investasi dana sehingga dalam sistem kapitalistik hari ini suka atau tidak suka, harus menjalin pesta demokrasi yang mahal.

Akhirnya, simpul Wahyudi, penguasa itu berkawan dengan para investor politik yang modalnya besar, itu lebih menguntungkan daripada berkawan dengan pengusaha kecil yang modalnya kecil, sehingga pasti kalah kalau menghadapi kebutuhan dana yang lebih besar begitu.[] Nandang Fathurrohman

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat