Mediaumat.id – Maraknya demo penolakan penaikan BBM di berbagai kota di Indonesia yang terjadi setiap hari pasca pemerintah menaikkan BBM bersubsidi, menurut Analis Senior Pusat Pengkajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan membuktikan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Sebenarnya ini membuktikan bahwa kebijakan yang diambil dari pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi itu adalah kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Jumat (23/9/2022).

Walaupun kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPR yang notabene adalah wakil rakyat, tapi kata Fajar, DPR hari ini tidak betul-betul merepresentasikan suara masyarakat. “Buktinya, masih maraknya demo-demo baik di Jakarta dan di daerah-daerah baik yang berasal dari mahasiswa, buruh dan elemen-elemen umat yang lainnya. Banyaknya demo ini sebenarnya adalah mengonfirmasi bahwa kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan yang menzalimi rakyat, kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan menambah penderitaan rakyat,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah mengetahui penaikan harga BBM itu sangat memukul daya beli rakyat banyak. “Saya kira harusnya dengan banyaknya orang pintar di pemerintahan itu mereka memahami bahwa kebijakan itu akan membawa konsekuensi-konsekuensi atau dampak-dampak. Baik dampak secara ekonomi maupun dampak secara sosial,” ujarnya.

Fajar menegaskan, kebutuhan BBM adalah kebutuhan yang esensial. Dan begitu esensialnya maka setiap kali ada perubahan harga atau kenaikan harga terkait BBM, pasti akan diikuti oleh kenaikan harga-harga barang yang lainnya, baik barang kebutuhan pokok kemudian kenaikan ongkos transportasi dan biaya-biaya lain. “Karena memang setiap aktivitas manusia hari ini membutuhkan bahan bakar minyak,” katanya.

Fajar menilai, yang minus dari dari para pejabat dan para pengambil kebijakan itu bukannya tidak memahami atau tidak menyadari bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM bersubsidi akan semakin menyengsarakan rakyat dan akan semakin menurunkan daya beli masyarakat. “Tapi saya kira yang terjadi adakah mereka minus hati, artinya, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak punya hati sehingga kemudian tega menaikkan harga BBM bersubsidi,” kesalnya.

Banyak Cara

Menurutnya, banyak cara yang sebenarnya dapat dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM. “Saya kira kalau pemerintah itu mau kreatif seharusnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM,” tuturnya sembari mengungkapkan tiga di antaranya.

Pertama, secara teknis yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki tata kelola pengelolaan migas. “Tata kelola mulai dari hulu hingga hilir. Dengan terus-menerus melakukan riset-riset eksplorasi agar ditemukan cadangan-cadangan baru dari minyak dan gas bumi di negeri ini yang luar biasa. Kemudian menghindari kecurangan-kecurangan di sepanjang rantai pasok pengelolaan migas ini. Lalu, memberantas para pemburu rente yang selama ini mereka menikmati keuntungan lebih dari proses transaksi-transaksi terkait dengan BBM ini dan juga efisiensi-efisiensi yang harusnya dilakukan di perusahaan-perusahaan Pertamina maupun perusahaan-perusahaan k3s yang menjadi kontraktor dalam pengelolaan sumber daya migas ini,” bebernya.

“Jadi yang pertama, dari sisi teknis harus diperbaiki tata kelolanya sampai pada distribusi. Bagaimana agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran,” tegasnya.

Kedua, menghilangkan atau menghapus segala bentuk liberalisasi pengelolaan sektor migas. “Seluruh sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak kan jelas dalam bunyi undang-undang dasarnya bahwa untuk sektor-sektor tersebut harusnya dikuasai oleh negara. Dalam konteks ekonomi Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya Nizhamul Iqtishadiy fil Islam menyatakan bahwa minyak bumi adalah salah satu bentuk kepemilikan umum atau publik properti yang sebenarnya harusnya memang menjadi haknya rakyat dan rakyat bisa mendapatkan akses kepada barang-barang kebutuhan esensial termasuk dalam hal ini adalah migas,” terangnya.

“Adapun negara, perannya adalah mengelola itu semua. Mulai dari mencari sumber cadangan, kemudian melakukan pengeboran, mengolahnya sampai mendistribusikannya. Itu adalah peran negara,” tegasnya.

Ketiga, mengubah atau mengganti sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem politik demokrasi liberal yang digunakan hari ini. “Ini harus kita bongkar. Memang perlu effort yang besar, dan masyarakat harus memahami hingga mengganti dua aspek tadi (tata kelola dan liberalisasi migas), karena itu sesuatu yang krusial,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it