Terkait Omnibus Law, Lagi-Lagi DPR Tunjukkan Diri Bukan sebagai Wakil Rakyat

Mediaumat.news – Tidak didengarnya kritik dari berbagai kalangan terkait bahaya RUU Omnibus Law, DPR dinilai sesungguhnya bukanlah wakil rakyat.

“Kita melihat lagi-lagi DPR menunjukkan jati dirinya bukan sebagai wakil dari rakyat sesungguhnya, akan tetapi wakil dari kapitalis, kenapa? Karena kita tahu bahwa Omnibus Law sudah lama sekali ditolak oleh publik, ditolak oleh rakyat, bahkan ditolak oleh buruh karena banyak akad yang diamputasi dalam RUU Omnibus Law itu,” jelas Pengamat Politik Luthfi Affandi dalam program Kabar Malam, Selasa (6/10/2020) di kanal Youtube Khilafah Channel.

Menurut Luthfi, ini tentu menambah deretan fakta panjang ketidakpercayaan publik terhadap DPR terutama kepada UU yang dihasilkan, terbaru UU Omnibus Law. Belum lama RUU Minerba yang disahkan menjadi UU ini juga sangat pro kapitalis, sebelumnya juga ada UU minyak dan gas, UU penanaman modal asing, UU sumber daya air dan seterusnya.

“Jadi sekian banyak UU yang dihasilkan di DPR yang katanya wakil rakyat itu tapi ternyata mewakili sebagian elite termasuk di antaranya para pengusaha. Bahkan ada yang mengatakan ada 76 UU yang disinyalir pro kapitalis dengan ditambah UU Omnibus Law menjadi 77, ini bukti bahwa DPR bukan wakil rakyat namun kapitalis,” ungkap Luthfi.

Luthfi menyebutkan slogan demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” menjadi mitos. Hanya dua kalimat yang benar, para anggota dewan dipilih dari rakyat, dan oleh rakyat, namun kalimat untuk rakyat hanyalah mitos apabila melihat produk UU yang dihasilkan hanya untuk segelintir kapitalis.

“Memang seharusnya produk hukum untuk rakyat. Faktanya saat ini mereka tidak mewakili rakyat sama sekali, karena anggota dewan dipilih oleh anggota politik, rakyat dipaksa memilih calon yang sudah ada. Mau enggak mau harus memilih dia. Kalau kita lihat jelas bukan wakil rakyat, walaupun dipilih oleh rakyat, ini bisa dilihat dari loyalitasnya, bahwa mereka itu wakil partai bukan rakyat,” pungkas Luthfi.[] Fatih Solahuddin