Mediaumat.news – Rencana pemerintah yang akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa dan Bali pada tanggal 11 sampai 25 Januari 2021, menurut Pengamat Ekonomi Arim Nasim adalah kebijakan yang plin-plan.

“Saya kira saat ini di satu sisi ekonomi semakin terpuruk, di sisi lain anggaran yang telah digelontorkan tahun 2020 untuk menangani Covid-19 ini ternyata tidak memberikan efek untuk menekan laju pertumbuhan atau pertambahan orang-orang yang kena kasus Covid-19. Bahkan tiap hari itu makin tambah. Dan ini juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang plin-plan,” ujarnya dalam acara Kabar Malam, Kamis (07/01/2021) di kanal YouTube Khilafah Channel.

Arim mencontohkan dalam kasus Pilkada, pemerintah mengatakan Pilkada tetap berjalan dan itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan berdampak terhadap peningkatan kasus Covid-19. Tapi faktanya justru muncul klaster dari Pilkada. Dan ketika wabah semakin merebak sehingga tidak bisa ditangani, akhirnya dibukalah kembali kebijakan PSBB.

“Jadi sejak awal memang pemerintah itu tidak begitu peduli terhadap kesehatan rakyat, mereka lebih mementingkan ekonomi para kapitalis dan lebih mementingkan naiknya kekuasaan oligarki mereka. Terutama dalam kasus Pilkada ini, saya kira kondisinya seperti ini kita saksikan ya,” ucapnya.

Arim berpendapat saat ini ada dua masalah yang harus dipecahkan, di satu sisi rakyat mengalami kesulitan ekonomi dan sudah hampir setahun ekonominya terpuruk. Di sisi lain virus ini penyebarannya semakin meningkat. Sehingga apabila PSBB diterapkan tapi ekonomi masyarakat tidak ditangani maka tidak akan efektif, sebab masyarakat akan tetap keluar rumah untuk mencari nafkah daripada mati kelaparan.

“Kalau memang pemerintah serius, maka masyarakat harus betul-betul dibatasi untuk keluar rumah dan mereka yang tidak memiliki cadangan pangan atau kesulitan ekonomi dibantu secara serius, jadi tidak diserahkan kepada masing-masing individu.” tuturnya.

Terakhir, ia melihat, di tahun 2021 pemerintah masih akan tetap menambah utang dengan alasan menangani pandemi ini. Masalahnya apakah dana utang tersebut betul-betul dilokasikan untuk kepentingan rakyat? Karena dalam APBN 2021, salah satu penggunaannya adalah untuk membayar utang. Bisa dikatakan pemerintah membayar utang dengan cara utang dan hanya untuk sekadar membayar bunganya saja.

“Jadi saya melihatnya 2021 ini pemerintah masih akan tetap memanfaatkan kondisi pandemi corona itu untuk menambah utang, memperlebar defisit anggaran dan pada saat yang sama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tetap akan menguntungkan para kapitalis bukan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.[] Agung Sumartono