TEFI: Pembatasan Subsidi BBM Hanya untuk Langgengkan Kapitalisme
Mediaumat.info – Menyoroti rencana pemerintah yang akan membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan penyalurannya dialihkan subsidi lain seperti pendidikan, manufaktur, dan lain-lain, dinilai sebenarnya hanya untuk melanggengkan kapitalisme.
“Namun apa pun alasannya itu sebetulnya kebijakan demi kebijakan pemerintahan ini hanya untuk melanggengkan kapitalisme saja,” ujar Direktur The Economic Future Institute (TEFI) Dr. Yuana Tri Utomo dalam Kabar Petang: Subsidi ‘Setengah Mati’, Kamis (12/9/2024) di kanal YouTube Khilafah News.
Menurutnya, hal itu sudah menunjukkan dengan meliberalisasi pengelolaan sektor migas. “Negara memang mau lepas tangan terhadap kewajiban pengelolaannya,” ucapnya.
Ia pun menilai terkait lepas tangannya pemerintah dalam hal pengelolaan sektor migas, mungkin karena tidak becus atau mungkin tekanan dari pengusaha migas oligarki.
“Maunya oligarki yang dijual ke pasar itu kan pertamax gitu, agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari pertalite,” cetusnya.
Yang jelas, lanjutnya, kebijakan ini sangat zalim dan menzalimi konsumen yang mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Pembatasan BBM akan berdampak pada angka konsumsi menurun, masyarakat, jika harga barang itu tinggi, masyarakat mau beli barang-barang jadi berat, sehingga konsumsi masyarakat jadi menurun, masyarakat dipaksa berpuasa padahal bukan waktunya puasa, karena kelaparan, karena untuk membeli bahan-bahan pokok harganya mahal tidak mampu mengonsumsi,” tuturnya.
Jadi, bebernya, masyarakat yang seperti ini harus mengalokasikan anggaran lebih besar, karena BBM yang harganya naik itu mengurangi pengeluaran pada pos-pos lain seperti konsumsi rumah tangga, belanja-belanja barang, ataupun wisata.
“Karena ini dampak pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor tertentu dan ini pasti menjadi tekanan terhadap kelompok berpendapatan rendah, jadi kalau beberapa waktu yang lalu itu berita kalangan menengah itu turun, artinya turunnya itu semakin banyak, semakin miskin, jadi orang miskin makin bertambah banyak karena menurunnya pendapatan kalangan menengah,” bebernya.
Nah, lanjutnya, kelompok inilah yang paling berdampak karena mereka tidak memiliki banyak pilihan, selain mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok, harus pintar-pintar mengatur mana yang prioritas dan yang mendesak.
Wajib
Yuana menegaskan, di dalam Islam subsidi itu hukumnya wajib. “Jadi pemerintah memang memiliki kewajiban untuk riayah su’unil ummah (mengurus urusan masyarakat) termasuk terkait pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini adalah BBM,” tegasnya.
Adapun aturan pemerintah yang membatasi BBM, menurutnya, adalah aturan yang menyimpang dari Islam karena bisa menambah orang miskin semakin miskin.
“Kenapa bisa begitu, karena paragdima pembangunan, pengambil kebijakan di negeri kita ini masih merujuk pada kebijakan kapitalisme, jadi kalau di dalam Islam itu berbeda dengan model kapitalisme, terkait kebijakan migas dalam Islam itu dari paragdimanya sudah berbeda,” ungkapnya.
Adapun migas, bebernya, di dalam Islam termasuk kategori kepemilikan umum. Jadi, semua kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga negara.
“Jadi tidak boleh negara berlaku bisnis, berperilaku layaknya pebisnis untuk menjadikan warga negara sebagai konsumennya, itu tidak boleh, jadi negara wajib me-riayah (mengurus), wajib memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya bagi warga negara,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat