Mediaumat.info – Direktur The Economics Future Institute (TEFI) Dr. Yuana Tri Utomo, menilai kisruh Pertamina ini bukan human error semata, tetapi juga tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme demokrasi yang diterapkan.
“Jadi memang kisruh Pertamina itu kan bukan semata pejabatnya ya atau dalam hal ini kesalahan human error-nya saja ya. Tetapi, juga tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme demokrasi yang diterapkan di negeri ini,” ujarnya dalam Kabar Petang: Tega Banget Pertamax kok Dioplos? di kanal YouTube Khilafah News, Ahad (2/3/2025).
Karena, menurutnya, kisruh Pertamina itu sebetulnya bukan sekadar gajinya yang melampaui bayangan manusia. Ada juga misalnya, soal kecelakaan, soal-soal kebakaran depo kemarin di Cilacap itu juga terjadi kebakaran, kelangkaan BBM atau bahkan kebijakan harga energi subsidi termasuk terbongkarnya megakorupsi yang luar biasa, senilai hampir satu kuadriliun.
“Yang saya baru baca itu sudah, wah satu kuadriliun, 1000 trilliun, Bung Nanang! (Host Kabar Petang) itu kan angka yang, Yaa Allah ya Kariim itu sudah bukan lagi korupsi itu mega, bahkan bukan mega, di atasnya mega apalagi? Megakorupsi yang luar biasa itu,” mirisnya.
Privatisasi Sektor Energi
Jadi, sebutnya, misal kalau bicara privatisasi sektor energi dalam kapitalisme, jelas kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam yang sering diagendakan untuk efisiensi berbasis keuntungan, jelas sekali akan merugikan masyarakat secara umum.
“Kepemilikan Pertamina itu kan harusnya kepemilikan umum, kepemilikan masyarakat ya kalau di dalam Islam kan, innamal mu’minuuna surakaaun fii tsalaatsa, al kala’ wal ma’, wannar, itu menjadikan minyak dan gas termasuk yang menjadi pengelolaan di Pertamina itu menjadi milik umat,” bebernya.
Tapi, mirisnya lagi, karena ini dalam sistem kapitalisme demokrasi, maka privatisasi sektor energi ini kepemilikannya menjadi kepemilikan yang dikelola seakan-akan seperti bisnis.
Maka, sambungnya, pasti mereka akan bersaing dengan kepemilikan minyak yang dikelola swasta, dan tentu dengan tekanan persaingan, bersaing dengan swasta, ini menjadikan operasionalnya operasional bisnis.
“Jadi BUMN dalam Pertamina ini kan sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat, mengabaikan kepentingan publik, sehingga seakan-akan dibenturkan antara keuntungan bisnis dengan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Kemudian dalam kesempatan tersebut, Yuana, menyatakan bahwa kalau mereka itu melayani masyarakat maka tidak akan dapat cuan, juga kalau ingin dapat cuan maka masyarakat enggak usah dilayani, dan subsidi itu enggak usah ada.
“Makanya, kemudian selama interaksi masyarakat dengan penguasa itu interaksi bisnis, yang terjadi ya seperti ini, kondisi sekarang ini akan terus uber-uberan terus,” tandasnya.[] Nandang Fathurrohman
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat