Mediaumat.news – Presiden Joko Widodo menilai proyek infrastruktur pemerintah tidak mungkin dikerjakan dan dibiayai seluruhnya oleh BUMN. Untuk itu dia mengharapkan adanya peranan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

“Kita harapkan swasta juga mau terjun membangun infrastruktur seperti ini,” ujarnya ketika meresmikan ruas tol Jombang-Mojokerto di Jalan Tol Seksi II Jombang-Mojokerto Barat, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Minggu, 10 September 2017.

Jokowi menyampaikan banyak suara-suara yang mengatakan bahwa semua proyek dikerjakan BUMN. Padahal sebenarnya tidak, swasta juga ikut berperan. Salah satunya adalah proyek jalan tol Jombang-Mojokerto adalah ruas tol yang dikerjakan oleh pihak swasta, yakni PT Marga Harjaya Infrastruktur.

Menyikapi proyek infrastruktur pemerintah, Direktur LANSKAP Aminudin Syuhadak menilai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pembiayaan APBN Pemerintah Jokowi-JK banyak mengandalkan dana utang luar negeri umumnya dari lembaga multilateral maupun melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi.

“Ini bermasalah, masalah yang dihadapi oleh Indonesia, dalam membangun proyek infrastuktur adalah kesalahan dasar, akibat pilihan sistem ekonomi yang salah, bahkan merusak. Akibatnya, dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya, tidak mampu membangun infrastuktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Jangankan untuk membangun infrastuktur, untuk membiayai biaya penyelenggaraan negara saja harus ngutang.” Kata Amin.

Amin mengatakan bahwa Indonesia mengalami malpraktik pelayanan ekonomi berakibat kemiskinan, kelaparan, bencana, kegagalan ekonomi, dan terlantarnya pertanian, industri dan perdagangan.

“Penyebabnya adalah hubungan Indonesia dengan lembaga-lembaga ekonomi imperialis, seperti Bank Dunia dan IMF, lembaga ribawi ini yang menghisap darah masyarakat dan mereka mengumumkan bahwa ia melakukan hal itu sebagai solusi bagi perekonomian negeri ini dan sebagai bantuan bagi negeri ini.” Kata Amin. (Rin)