Mediaumat.id – Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang bakal diberlakukan tahun 2026, dinilai untuk ‘menggusur’ Islam lebih jauh. “Undang-undang ini dibuat kan sebenarnya menindaklanjuti
Tags :RKUHP
Mediaumat.id – Kendati kalimatnya umum, norma tentang penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Pancasila di dalam Pasal 188 KUHP Baru, dinilai akan mudah ditarik lalu ditafsirkan oleh
Mediaumat.id – Direktur Institute Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara menilai jika menuruti kritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah
Mediaumat.id – Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) memberikan empat catatan penting terkait disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menimbulkan banyak kontroversi
Mediaumat.id – Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Omnibus Law, imbauan agar pihak yang menolak isi KUHP juga menempuh jalur hukum yakni gugatan
Mediaumat.id – Pernyataan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Plt. Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra yang menyebut pasal-pasal mengenai ranah privat atau moralitas dalam KUHP
Mediaumat.id – Anggota Himpunan Intelektual Muslim Indonesia (Hilmi) Dr. Riyan menyatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan Selasa lalu berpotensi menimbulkan multitafsir. “
Mediaumat.id – Mengomentari kontroversi pengesahan RKUHP, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. mengatakan, spirit pengesahan RKUHP hendaknya
Mediaumat.id – Terkait DPR RI dan pemerintah yang mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat Paripurna, Ketua DPP LBH Pelita Umat Chandra Purna
Mediaumat.id – Kalau benar penafsiran frasa tambahan ‘Atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila’ di Pasal 188 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditujukan untuk menyasar