Mediaumat.id – Pengamat Perburuhan Imam Ghazali menegaskan, para buruh tetap tegas menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini
Tags :omnibus law
Mediaumat.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki
Mediaumat.news – Potensi kerugian negara sebesar 60 triliun akibat dihapuskannya kewajiban royalti pada pengusaha batu bara, dinilai Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim, SE., M.Si., Ak.,
Mediaumat.news – Permintaan Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pendahuluan agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian formil UU Nomor 11
Mediaumat.news – Menanggapi demo buruh di dekat Istana Negara pada Senin lalu yang mendesak Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), Direktur Riset Forum
Mediaumat.news – Menyikapi pembahasan peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, Ketua Humas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono dengan tegas
Mediaumat.news – Dikeluarkannya limbah batu bara (FABA) dari golongan limbah bahan berbahaya beracun (B3) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021, menurut Aktivis ’98 Agung Wisnuwardana hanya
Mediaumat.news – Terkait perlawanan buruh terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah (PP) turunannya yang banyak merugikan kaum buruh, Analis Senior Pusat Kajian
Mediaumat.news – Menanggapi dicabutnya lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol,
Mediaumat.news – Mengulik terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang membuka peluang legalisasi asing berinvestasi industri miras, Praktisi Hukum Ricky Fatamazaya, S.H., M.H., menilai perpres