Mediaumat.id – Pemimpin seharusnya mendukung penuh penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan shalat Idul Fitri meskipun berbeda hari dengan pemerintah.

“Kalau masyarakat itu membutuhkan untuk difasilitasi penyelenggaraan shalat Id dan sebagainya dengan memanfaatkan fasilitas publik maka pemimpin itu harus memberi kesempatan. Bahkan me-support (mendukung) dengan penuh,” ungkap Abu Inas dari Tabayyun Center dalam acara Kabar Petang: Pemerintah Bisa Digugat Jika Larang Shalat Idul Fitri, Sabtu (22/4/2023) di kanal YouTube Khilafah News.

Menurutnya, dari sisi konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara mengharuskan memfasilitasi pelaksanaan agama. “Kalau tidak bisa memberikan fasilitas bahkan melarang itu negara bisa diganti. Bahkan negara bisa dikenai satu stigma ‘negara telah melanggar hukumnya sendiri’,” jelasnya.

Selain itu, dari sudut pandang syariat Islam, Abu Inas mengutip salah satu hadits Rasulullah SAW. “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya…”.

“Jadi pemimpin (pemimpin negara) itu harus menyelenggarakan urusan rakyat. Ketika rakyatnya itu membutuhkan untuk difasilitasi terutama dalam hal kebaikan, ingin memanfaatkan fasilitas publik maka negara harus mengizinkan,” ungkapnya.

Menurutnya, jika tidak diizinkan maka itu salah satu bentuk pengkhianatan kepada Sabda Nabi Muhammad SAW.

Karenanya, lanjut Abu Inas, pemimpin dalam Islam itu tidak lain adalah pelayan masyarakat.

“Jadi pemimpin itu bukan dilayani (seperti fenomena saat ini). Menurut Islam, justru terbalik, pemimpinlah yang menjadi pelayannya suatu masyarakat,” pungkasnya.[] Ade Sunandar