Mediaumat.id – Hasil survei Poltracking yang menyebut 73 persen rakyat puas dengan kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan realitas di lapangan. “Patut dipertanyakan!” tegas Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan, dalam acara Kabar Petang: Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi 73 Persen, Wajarkah? di kanal YouTube Khilafah News, Selasa (27/12/2022).

Sekali lagi Fajar menegaskan, pernyataan Poltracking bahwa tingginya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dipicu oleh beberapa hal yang di antaranya adalah kemampuan pemerintah dalam mengendalikan dampak pandemi Covid-19, kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi sehingga inflasi dan seterusnya bisa terjaga, kemudian juga kesuksesan di dalam presidensi G20 patut dipertanyakan karena bertolak belakang dengan realitas di lapangan.

“Ternyata di bawah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu pemerintah saat ini sedang berjuang untuk pulih dari kondisi minimal sebelum pandemi. Termasuk adalah kalau dikatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja di bawah, juga tidak begitu mungkin saking pasrahnya masyarakat, saking apatisnya masyarakat, sehingga mereka tidak bersuara lagi,” ungkapnya.

Ia juga menyebut, deraan berbagai himpitan ekonomi, kenaikan BBM, kemudian juga tingginya harga-harga kebutuhan pokok, ini sebenarnya riil terjadi di bawah, cuman masyarakat mungkin tidak berteriak. “Kenapa? Mungkin sudah bosan juga, berteriak-berteriak namun tidak direspons dan sebagainya,” tegas Fajar.

Karena itu, menurutnya, keberadaan lembaga survei itu merupakan bagian dari untuk membangun opini publik dengan menampilkan hasil. Hasil surveinya pun kadang tidak semua ditampilkan, mereka ambil potongan-potongan hasil survei yang kemudian mereka anggap menguntungkan pihak mereka.

“Jadi alih-alih menampilkan sesuatu yang seadanya, sewajarnya, dan apa adanya itu enggak ada lagi, tapi yang tampil di depan kamera, yang ada di bahan-bahan materi publik sering kali adalah sesuatu yang manipulatif, beda sekali dengan yang ada” jelasnya.

Keniscayaan

Terkait adanya lembaga survei semacam itu, Fajar mengatakan lembaga survei dalam sistem demokrasi merupakan sebuah keniscayaan, karena sistem politik demokrasi sangat tergantung pada popularitas seseorang.

“Lembaga survei sebagai sebuah instrumen dalam sistem politik demokrasi itu memang meniscayakan keberadaannya. Karena sistem politik demokrasi itu sangat bergantung pada bagaimana popularitas seseorang, elektabilitas seseorang, maka keberadaan instrumen ini menjadi sesuatu hal yang memang diniscayakan keberadaannya,” ungkapnya.

Seperti diketahui, lembaga survei Poltracking melakukan survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Berdasarkan survei tersebut tingkat kepuasan publik mencapai 73,1 persen pada November 2022. Angkanya naik 7 persen poin dibandingkan pada survei Agustus 2022 yang sebesar 66,2 persen.[] Ade Sunandar