Mediaumat.id – Koordinator Valuation for Energy and Infrastructure (Invest) Ahmad Daryoko mempertanyakan standar survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menyebut tingkat kepuasan rakyat pada kinerja Jokowi mencapai 69 persen.
“Standar apa yang dipakai oleh lembaga survei yang disiarkan sehingga menemukan angka tersebut?” tuturnya kepada Mediaumat.id, Sabtu (26/2/2022).
Daryoko mengambil contoh dalam sektor ketenagalistrikan, justru rezim ini mengoperasikan kelistrikan dengan cara bar-bar dengan melanggar konstitusi. “Secara konstitusi, rezim ini telah mengoperasikan kelistrikan dengan cara bar-bar dengan melanggar konstitusi karena telah menjual PLN ke aseng atau asing serta taipan 9 naga,” bebernya.
Sehingga, lanjutnya, aset PLN yang tersisa hanya yang ada di luar Jawa-Bali (hanya 15 persen dari total Nusantara). Sedang yang di Jawa-Bali, hanya tinggal jaringan transmisi dan distribusi. “Itu pun akan dijual oleh Erick Tohir menunggu pembentukan program subholding PLN,” bebernya.
Ia mengatakan, pembangkit PLN Jawa-Bali yang berfungsi hanya di bawah 10%, akibat terdesak proyek 35.000 MW yang ternyata semuanya perusahaan pembangkitan independen (independent power producer/IPP) antara lain Shenhua, Huadian, Chengda, Marubeni dan semacamnya.
Dan ini pun, lanjutnya, ternyata mengakibatkan RSH (reserve shut down) alias mangkrak 68 persen. Sehingga menimbulkan pembayaran ToP (take or pay) atau pembangkit listrik swasta tersebut kerja enggak kerja dibayar 70 persen oleh PLN.
“Artinya PLN saat ini hanya bekerja sebagai EO (event organizer) kelistrikan. Karena asetnya sudah dikuasai JK, Luhut BP, Dahlan Iskan, Erick Tohir bekerja sama dengan aseng atau asing dan taipan 9 naga seperti Tommy Winata, Prayoga Pangestu, James Riady dan lain-lain,” bebernya.
Terakhir, Daryoko menegaskan bahwa tarif listrik di Malaysia lebih murah dibandingkan Indonesia. “Tarip listriknya pun dibandingkan Malaysia (menurut PKS) lebih murah Malaysia yaitu di Malaysia rata-rata hanya USD 5,3 cent per kWh sementara di Indonesia rata-rata USD 10,1 cent per kWh,” pungkasnya. [] Nur Salamah