Subsidi Kendaraan Listrik, Indonesia Ambil Alih Peran Pemerintah Cina?
Mediaumat.id – Kebijakan subsidi untuk program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang sudah berlaku sejak 20 Maret 2023 lalu, menunjukkan bahwa dalam hal ini, Indonesia bakal mengambil alih peran pemerintah Cina.
“Indonesia segera akan ambil alih peran Cina dalam memberi subsidi kendaraan listrik, yang mayoritas berasal dari pabrik Cina,” tulis Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan di akun Twitter pribadinya @AnthonyBudiawan, Selasa (22/8/2023).
Dengan kata lain, sambungnya, Indonesia tengah diberdayakan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah Cina, untuk menopang industri yang notabene permintaan pasar terkait kendaraan listrik di negara tirai bambu tersebut makin berkurang.
Sebelumnya, Anthony melansir keterangan seperti yang dirilis pada 12 Januari 2023 oleh ‘Dialog Cina’, organisasi independen yang didedikasikan untuk mempromosikan pemahaman bersama tentang tantangan lingkungan yang mendesak di Cina, sejak 1 Januari 2023 pemerintah setempat tidak lagi memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.
Ditambahkan, peraturan ini rencana awalnya akan dihentikan oleh pemerintah Cina pada akhir 2020. Namun karena pandemi Covid-19, kebijakan yang dimulai sejak 2010 ini akhirnya diundur.
“Subsidi diperpanjang hingga 2022 karena pandemi dan dampak ekonominya,” ujar Jiang Meng Nan, pejabat komunikasi strategis di Dialog Cina dalam keterangan tertulis pada hari yang sama.
Padahal, lanjut penilaian Anthony, tujuan pemerintah Cina memberikan subsidi tersebut adalah untuk melanjutkan pengembangan dan pembangunan industri kendaraan listrik di sana.
Namun, seiring dengan penghentian kebijakan subsidi, permintaan pasar di Cina terhadap produk ini menjadi turun dengan tajam. “Hingga Mei 2023, turun 20,1 persen,” cetusnya, tanpa menyebut secara detail.
Ironi
Di saat yang sama, masih terkait pengalokasian dana APBN untuk subsidi kendaraan listrik ini, ia nilai ironi di tengah masih tingginya angka kemiskinan dan masalah gizi kronis pada anak-anak Indonesia.
“Ironi. Jumlah rakyat miskin dan stunting di Indonesia masih berlimpah, tapi malah memberi subsidi untuk kendaraan listrik yang kebanyakan produksi pabrik asing,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, besaran subsidi motor listrik pada 2023 akan digelontorkan sebesar Rp1,4 triliun. Kemudian pada 2024 naik menjadi Rp4,2 triliun untuk 600 ribu unit motor listrik.
Kemudian, besaran subsidi mobil listrik pada 2023 sebesar Rp1,6 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp4,9 triliun pada 2024. Bus listrik juga akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebanyak Rp48 miliar pada 2023. Lalu pada 2024 naik menjadi Rp144 miliar.
Selanjutnya yang juga penting dipahami bersama adalah berkenaan dengan pembangkit listrik di Indonesia penyuplai daya untuk kendaraan ini, kebanyakan masih menggunakan energi batu bara yang menurut Anthony ‘kotor’. “Masih banyak yang menggunakan energi ‘kotor’ batu bara yang memperburuk emisi karbon,” pungkasnya.[] Zainul Krian
