Siyasah Institute: Tapera Menambah Berat Pengeluaran Rakyat
Mediaumat.info – Peraturan yang dikeluarkan Presiden Jokowi tentang pungutan sebesar tiga persen dari penghasilan rakyat yang digunakan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai Direktur Siyasah Institute Iwan Januar akan menambah berat pengeluaran bagi rakyat
“Adanya pungutan ini dipastikan menambah berat beban pengeluaran bagi warga,” ujarnya dalam rilis video yang diterima media-umat.info, Kamis (30/5/2024).
Menurut Iwan, pungutan ini menjadi kontroversi, sebab pengeluaran rakyat untuk kebutuhan sehari-hari sudah sangat besar.
Ia menyebut, penghasilan rakyat saat ini sudah dipotong untuk BPJS, kemudian dikenakan pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai yang naik menjadi 12 persen, sehingga dengan tambahan pungutan ini sudah pasti pengeluaran rakyat akan menjadi sangat besar lagi. Sedangkan data dari Bank Dunia, ada sekitar 40 persen masyarakat Indonesia yang terkategori miskin.
“Jadi, Pak Jokowi, kalau beliau mengatakan ini semua sudah dihitung, ‘Apa betul Bapak sudah menghitung pengeluaran rakyat yang riil, yang sesungghunya?’” ucap Iwan.
Iwan membeberkan, banyak kalangan yang sudah menolak pungutan Terpera ini, di antaranya adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal itu dikarenakan tiga persen dari pungutan tersebut ternyata setengah persennya dibebankan kepada pengusaha. Pengusaha yang sudah kena tanggung jawab membayar BPJS karyawan dipastikan akan menambah berat beban pengeluaran pengusaha.
“Jadi, Pak Presiden ini bukannya menambah laju perputaran roda ekonomi, malah menambah berat beban laju roda ekonomi,” pungkas Iwan. [] Agung Sumartono
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat
