Mediaumat.id – Direktur Siyasah Institute Iwan Januar menilai dengan adanya RUU Omnibus Law tentang Kesehatan ke depannya akan membuat rumah sakit swasta semakin bertambah.

“Dengan RUU Omni Buslaw ini, semakin bertambah dan semakin besar lagi,” ungkapnya dalam acara Kabar Petang: Terkuak! RUU Kesehatan Pesanan Asing, Senin (26/6/2023) di kanal YouTube Khilafah News.

Karena, menurutnya, kesehatan dan rumah sakit, juga obat-obatan merupakan bisnis yang sangat besar nilainya.

“Karena tidak ada orang yang tidak membutuhkan kesehatan. Ini potensi pasar yang sangat besar, mestinya di sinilah negara hadir untuk memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka,” jelasnya.

Tak hanya saat adanya UU Omnibus Law, Iwan menilai, semenjak keluarnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah semakin mengurangi perannya dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan untuk rakyat.

“Kan ada kesan ‘jaminan kesehatan’. Jadi ini kata-kata cukup kelihatan bagus, tapi yang ada sebetulnya asuransi kesehatan, rakyat menanggung rakyat. Di mana peran negara dalam hal ini? Kalaupun ada sangat kecil,” tegasnya.

Selain itu, dalam Islam, menurutnya, kesehatan publik termasuk juga pengadaan obat-obatan merupakan tanggung jawab negara.

Iwan mencontohkan, Rasulullah SAW dulu pernah mempekerjakan seorang dokter yang didatangkan dari Mesir untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.

“Harusnya kaum Muslim, para alim ulama, cendekiawan, para ajengan mengkaji lagi persoalan fikih ini dan dijadikan satu solusi kepada persoalan kesehatan hari ini. Kalau ini tidak ditata, tidak dikelola berdasarkan syariat Islam, maka Indonesia ini akan semakin kapitalistik dalam layanan kesehatan,” pungkasnya.[] Ade Sunandar