Mediaumat.id – Direktur Siyasah Institute Iwan Januar menilai pembahasan Revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara tidak membahas persoalan esensial.

“Revisi UU No 3 tahun 2022 atau RUU IKN, menurut saya tidak membahas persoalan esensial,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Senin (25/9/2023)

Pertama, penyusunan undang-undang ini yang minim partisipasi masyarakat secara komprehensif terutama warga asli di kawasan IKN. Jadi patut diragukan bila UU IKN dijanjikan tidak bakal merugikan kepentingan warga.

“Sekarang saja sudah muncul keresahan dan penolakan warga terkait masalah lahan di sana. Belum lagi persoalan kerusakan ekosistem yang juga berdampak pada penghidupan warga. Enggak main-main ini, ada beberapa desa yang akan terdampak. Lalu apa kompensasi yang akan mereka terima?” tanya Iwan.

Kedua, urgensi IKN ini juga patut dipertanyakan. “Betulkah akan menghapus problem yang mereka katakan sebagai Jawa sentris secara ekonomi? Apakah kawasan IKN itu strategis dan representatif untuk menjadi sentra ekonomi nasional? Kalau tidak, ini akan menjadi mega proyek yang mangkrak,” ujarnya.

Ketiga, soal otoritas IKN yang akan menjadi Pemdasus. Menurutnya, ini berpotensi akan menjadi kekuatan otoriter di daerah karena menghilangkan fungsi pengawasan dari masyarakat sekitar.

“Karena otoritas IKN ini setingkat kementerian dan ditunjuk langsung oleh presiden, meniadakan partisipasi warga sekitar termasuk kontrol jalannya pemerintahan. Ini kan sudah mengarah pada tirani level daerah,” tegasnya.

Keempat, ancaman kedaulatan IKN dan negara tentunya, karena presiden sudah woro-woro (mengumumkan) IKN ini dibangun dengan melibatkan swasta termasuk investor asing. Bahkan desain IKN dibuat oleh pihak asing, Cina. Belum lagi penguasaan hak guna pakai yang keterlaluan sampai 190 tahun.

“Ini jelas akan mengancam kedaulatan negara dan memarjinalkan kepentingan rakyat. Swasta bahkan swasta asing bisa menjadi shadow government (pemerintah bayangan) yang lebih berkuasa ketimbang pemerintah RI,” tandas Iwan.

Menurutnya, lebih baik Indonesia melakukan perubahan sistem dari kapitalisme menuju Islam, karena itu problem utama bangsa ini. “SDA tergadaikan, ketimpangan sosial, problem oligarki tidak bakal selesai dengan IKN, tapi harus perubahan sistem secara total dari kapitalisme yang sakit ini ke arah Islam,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it