Mediaumat.id – Kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi hingga hari ini dinilai Direktur Siyasah Institute Iwan Januar sebagai kegagalan pemerintah dalam menjamin ketersediaannya. “Pemerintah harus mengakui mereka gagal menjamin ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Kamis (10/3/2022).

Menurutnya, sudah kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan minyak goreng agar lancar bukan malah menuduh rakyat menimbun minyak goreng.

“Pernyataan Mendag Lutfi bahwa ada rakyat yang menimbun minyak goreng itu amat tidak pantas dan melukai hati rakyat, khususnya emak-emak dan para pedagang kecil. Rakyat sudah antre berjam-jam dan membeli dengan harga jauh lebih mahal masih juga dituduh menimbun minyak goreng. Padahal kewajiban negara adalah menjamin pasokan minyak goreng agar lancar,” ujarnya.

“Berpikirlah sehat, kalaupun ada warga yang membeli lebih dari dua kantong itu untuk stok karena khawatir besok mereka kesulitan. Ada juga yang membeli banyak untuk dibagikan pada kerabat atau tetangga. Kalau pedagang kecil seperti tukang gorengan atau pemilik warung nasi membeli banyak, itu amat wajar. Kebutuhan mereka akan minyak goreng kan memang tinggi. Ini kan logika berpikir yang mudah,” sindirnya.

Iwan berharap, DPR dan publik juga harus mempertanyakan fungsi kartu sembako yang dibuat pemerintah. “Masihkah berjalan efektif dan melindungi kebutuhan sembako rakyat? Audit anggarannya. Agar jangan sampai rencana keluarnya kartu sembako tahun ini gagal seperti kemarin,” tuturnya.

“Ini sudah menyangkut kedaulatan pangan negara, mestinya negara menurunkan intelijen untuk menelusuri kelangkaan pasokan minyak goreng. Minyak goreng termasuk kebutuhan pokok. Rumah tangga dan pengusaha terutama UMKM banyak bergantung pada ketersediaan minyak goreng. Kelangkaan ini jelas ancaman kedaulatan pangan dan roda ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Iwan menyayangkan, Mendag yang bilang 415 juta liter minyak goreng diekspor sementara di dalam negeri justru sulit dicari. “Harusnya pemerintah segera melacak, ungkap dan hukum seberat-beratnya para pelakunya. Pasti itu bukan emak-emak rumah tangga atau pedagang gorengan. Mereka pasti pemain kakap,” ujarnya.

“Pemerintah juga harus setop penjualan minyak sawit untuk program biodiesel. Rakyat lebih butuh hari ini. Tekan pengusaha untuk melepas produk mereka ke pasar dalam negeri. Negara jangan lumpuh hadapi para pengusaha kelapa sawit dan pengusaha minyak goreng. Itu bila memang pemerintah masih disegani oleh para pengusaha,” sarannya.

Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu memanjakan pengusaha perkebunan sawit dan pengusaha minyak sawit.

“Mereka mendapat subsidi triliunan rupiah, lalu jadi eksportir tapi menjual minyak goreng ke dalam negeri dengan harga dunia. Ini tidak adil dan hanya menguntungkan pengusaha. Di mana keadilan untuk rakyat?” pungkasnya.[] Irianti Aminatun