Mediaumat.id – Direktur Siyasah Institute Iwan Januar berharap penolakan pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Komisi III DPR untuk mendalami transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun bisa semakin membuka mata hati rakyat bahwa orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai wakil rakyat aslinya adalah wakil partai politik (parpol).

“Mudah-mudahan rakyat semakin terbuka mata hatinya kalau orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai wakil rakyat aslinya adalah wakil parpol,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Ahad (2/4/2023).

Menurut Iwan, ketika rakyat butuh sikap tegas mereka untuk menciptakan keadilan dalam skandal yang merugikan rakyat sebagai pembayar pajak, mereka justru menghindari tanggung jawab dan menyatakan keputusan tersebut ada di tangan pimpinan parpol mereka.

Namun, ungkap Iwan, sikap mereka berbeda saat mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Padahal, mengandung potensi merugikan rakyat.

“Semua dilakukan cepat tanpa mempedulikan bahwa muatan UU Ciptaker banyak mengandung potensi merugikan rakyat,” ungkapnya.

Karena itu, mestinya rakyat paham kalau demokrasi sebenarnya tidak pernah menciptakan kedaulatan di tangan rakyat. Menurut Iwan, yang ada hanyalah tirani oleh eksekutif dan legislatif dengan mengatasnamakan rakyat.

“Rakyat hanya dibutuhkan suaranya untuk mengantarkan mereka ke gedung perwakilan rakyat, setelah itu habis manis sepah dibuang. Rakyat tidak dilirik dan dipedulikan saat keadilan dan kepentingan mereka terusik,” pungkasnya.[] Ade Sunandar