Mediaumat.info – Direktur Siyasah Institute Iwan Januar menyatakan banyaknya pelanggaran terkait pemilu, terbaru pelanggaran kode etik berat yang dilakukan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencawapresan Gibran Rabuming Raka, menunjukkan arti bahwa demokrasi memanipulasi rakyat untuk komoditas politik semata.
“Ini artinya, demokrasi itu sudah memanipulasi rakyat, di mana mereka hanya jadi komoditas politik, hanya dibutuhkan suaranya, tapi setelah semua selesai, para elit politisi mendapatkan jabatan di level eksekutif, legislatif dan yudikatif, rakyat dianggap nihil. Tak ada artinya,” ujarnya kepada media-umat.info, Senin (6/2/2024).
Iwan menuturkan, banyaknya pelanggaran penyelenggaraan kampanye jelang pemilu, namun tak ada satu pun yang bisa ditindak dengan tegas. Demikian pula pelanggaran kode etik berat oleh Ketua KPU disangsikan akan menyeret pada pemecatan. Apalagi berharap pembatalan pencalonan Gibran dalam kontestasi pemilu.
Iwan melihat, semua penyimpangan kekuasaan itu mengabaikan kepentingan rakyat selaku pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi. Para pejabat, menteri, DPR, sampai presiden seperti lupa kalau dalam sistem demokrasi mereka terikat kontrak sosial dengan rakyat sebagai pemilih mereka. Dan praktik kecurangan ini terus saja berlanjut, bahkan bukan bisa jadi sampai hari pencoblosan dan perhitungan suara.
Oleh karena itu, Iwan mengingatkan, percuma rakyat berharap suara mereka akan didengar oleh para elite politisi yang mereka pilih. Sebab sama artinya demokrasi itu adalah rakyat memilih penguasa tirani. Harusnya rakyat semakin cerdas dan tidak lagi percaya pada sistem demokrasi.
Terakhir Iwan mengatakan, satu-satunya sistem politik yang menjamin hak-hak rakyat hanya sistem politik Islam. Dalam sistem politik Islam penguasa wajib memelihara hak-hak rakyat dengan syariat Islam. Pemimpin satu kaum adalah pelayan mereka, begitu konsep pemerintahan Islam.
“Tanggung jawab penguasa bukan saja pada rakyat, tapi terutama pada Allah SWT di akhirat,” pungkas Iwan. [] Agung Sumartono