Mediaumat.id – Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana tidak habis pikir bagaimana bisa siswi SMP Syarifah Fadiyah yang berjuang mempertahankan haknya karena rumah neneknya rusak akibat dilewati kendaraan bertonase besar milik perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi justru malah dipidanakan.
“Bagaimana bisa Syarifah Fadiyah yang menuntut keadilan itu malah dipidanakan? Tentu kita tidak habis pikir. Bagaimana seorang anak kecil yang seharusnya dilindungi, seharusnya diberikan hak-hak mereka, ini malah dipenjarakan karena mereka justru memperjuangkan haknya, memperjuangkan hak keluarganya, memperjuangkan hak neneknya?” ujarnya kepada Mediaumat.id, Senin (5/6/2023).
Menurutnya, yang namanya warga, apalagi anak-anak, sekalipun enggak nuntut, itu hak mereka harus diberikan, dijaga dan dilindungi. “Ini haknya malah dirampas. Ketika dia memperjuangkan, malah dia yang dipidanakan,” sesalnya.
“Ini negara apa? Negaranya warga bukan sih? Kok menzalimi anak-anak?” tanyanya geram.
Mestinya negara itu, kata Erwin, memberikan perhatian yang utama terhadap anak-anak. “Tentu kita sedih dengan pemberitaan dan kejadian semacam ini,” ungkapnya.
Ada Kongkalikong
Erwin menilai ada masalah serius di Pemda Jambi dan pemerintah Indonesia saat ini. “Masalah utamanya ada kongkalikong antara pejabat dengan oligarki, dengan para pengusaha,” tegasnya.
Ia mengatakan, pengusaha itu seperti dua sisi mata uang dengan penguasa. “Penguasa itu dia eksis karena dukungan dari pengusaha. Pengusaha itu bisa berlanjut usahanya itu karena juga didukung regulasi oleh penguasa. Itu dua kekuatan yang saat ini mengangkangi negeri ini. Jadilah yang harusnya kekuasaan itu melindungi masyarakat, justru sekarang melindungi para cukong, melindungi para pengusaha itu,” terangnya.
Menurutnya, siapa pun yang mencoba mengganggu jalan usahanya para pengusaha itu akan dilibas, termasuk warganya sendiri. “Ini nenek-nenek yang memperjuangkan haknya, anak-anak yang memperjuangkan haknya akan dilibas, ini contohnya,” ujarnya.
Erwin menilai, betapa buruknya yang namanya kongkalikong antara penguasa dan pengusaha akibat sistem demokrasi kapitalis yang dijalankan.
“Ketika penguasa itu naik menjadi pemimpin dari negara demokrasi, dia butuh dukungan dari kapitalis, dukungan oligarki, dukungan dana dari mereka. Begitu mereka berkuasa, mereka harus ganti dengan kompensasi regulasi. Dengan melindungi usaha-usahanya para oligarki itu,” bebernya.
Ia meminta masalah ini harus segera dihentikan. “Hak Syarifah Fadiyah itu harus segera ditegakkan. Berikan keadilan atas mereka. Rakyat Indonesia enggak boleh diam. Harus memberikan dukungan terhadap Syarifah ini. Karena kalau kita diam, itu nanti akan ada Syarifah Syarifah yang lain, di daerah yang lain gitu,” tandasnya.
“Ketika hak satu orang itu dirampas, kita harus kembalikan keadilan kepada orang itu. Ayo dukung, LSM-LSM, para aktivis, para intelektual, ayo bersuara, dukung itu Syarifah. Kasihan dia itu,” serunya.
Erwin juga mengingatkan kepada penguasa agar memberikan hak rakyat. “Setop kezaliman terhadap mereka! Lakukan penegakan hukum terhadap para pengusaha tambang termasuk pengusaha Cina itu. Pengolahan kayu yang beroperasi di Jambi itu, dicek itu kelayakan usahanya. Bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan, dampak terhadap masyarakat dan sekitarnya?” katanya.
Kalau memang enggak layak dan terbukti berdampak buruk pada masyarakat, Erwin meminta untuk mencabut izinnya.
“Itulah penguasa yang melindungi rakyatnya. Seharusnya penguasa itu melindungi rakyatnya. Semua rakyatnya harus dilindungi, terutama rakyat kecil. Karena mereka sudah miskin, kecil, nggak ada yang njagain mereka. Kalau penguasa nggak jagain mereka, siapa yang njagain mereka? Biarin mereka semuanya mati? Apakah begitu maunya? Biarin semua masyarakat mati, gitu? Tentu kita sedih dengan kelakuan yang semacam ini dan akan terus begini kalau sistem masih kapitalis demokrasi,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it